Gubernur Kaltim Tolak Blokir Tongkang Batu Bara

Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak kembali menolak aksi masyarakat yang ingin melakukan pemblokiran tongkang-tongkang batu bara yang melewati Sungai Mahakam.

"Apa gunanya anggota DPR kita. Kita harus bicara, berjuang bersama-sama agar keadilan bisa diperoleh. Jangan hanya sekadar ikut-ikut," ujarnya di sela acara Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur di Balikpapan, Selasa (29/5).

Menurut Gubernur Awang, Kaltim mengedepankan diplomasi untuk menuntut keadilan dari pemerintah pusat.

Dirinya mengaku masih terus berkoordinasi dengan para anggota Dewan asal Kaltim untuk dapat membantu mewujudkan penambahan kuota BBM Bersubsidi tersebut.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat Kaltim, Kalsel, dan Kalteng ingin menahan pengiriman batubara ke Jawa sampai Pemerintah menambah jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kalimantan seluruhnya.

Aksi blokir tongkang batubara tersebut sudah dilakukan di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, beberapa hari yang lalu. Batubara adalah bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap di Jawa.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sendiri semula berkeras bahwa tidak akan ada penambahan jatah konsumsi BBM yang ditetapkan 40 juta kilo liter.

Karena tuntutan para gubernur di Kalimantan, Menteri Jero Wacik menyebutkan akan memperjuangkan penambahan kuota konsumsi tersebut menjadi 47 juta kilo liter.

Gubernur juga menyebutkan bahwa ia sudah menyampaikan secara lugas mengenai alasan permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi di Kalimantan, tempat di mana minyak dan batubara ditambang.

"Kami yakin pemerintah pusat tidak akan mengesampingkan alasan tersebut karena Kalimantan juga merupakan bagian dari NKRI," kata Gubernur.

Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal juga menambahkan kepastian waktu dan jumlah penambahan kuota tersebut sangat ditunggu oleh masyarakat Kaltim sebagai solusi atas penyediaan BBM Bersubsidi.

Apabila tidak ada realisasi, tambahnya, rakyat Kaltim perlu untuk melakukan aksi yang nyata.

Mukmin mengatakan Kalimantan selama ini memang terlalu santun dalam menuntut keadilan bagi daerahnya.

Dia mengharapkan janji yang sudah diucapkan oleh pemerintah pusat untuk menambah kuota tersebut bisa direalisasikan agar tidak ada konflik sosial yang timbul di masyarakat.  (*)