Samarinda (ANTARA News Kaltim) - KNPI Kalimantan Timur mengancam berunjuk rasa di Kantor Pertamina jika pemerintah pusat tidak memberi kepastian terkait tuntutan empat pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM).
"Kami masih menunggu kepastian hingga hingga 31 Mei 2012 terkait sikap pemerintah pusat apakah akan menambah kuota BBM bagi Pulau Kalimantan atau tidak. Kepastian aksi kami (KNPI) akan diputuskan pada Rabu (30/5) bersama para pengurus KNPI se-Kaltim," ungkap Ketua KNPI Kaltim, Yunus Nusi, kepada wartawan di Samarinda, Senin
Namun, KNPI Kaltim telah merencanakan dua skenario aksi jika pemerintah pusat tidak bersedia menambah kuota BBM bagi Pulau Kaltimantan.
Pertama, lanjut dia, akan berunjuk rasa di Kantor Pertamina termasuk memblokir jalur distribusi batu bara di Sungai Mahakam.
"Kami telah menginstruksikan kepada seluruh ketua KNPI se-Kaltim untuk melaksanakan tuntutan yang sama dan mendatangi Kantor Pertamina di daerahnya masing-masing. Aksi kedua yang akan kami lakukan yakni, kebetulan pada awal Juni 2012 kami akan mengikuti pertemuan di Jakarta sehingga kami berencana membawa sebagian teman-teman apakah akan menggelar aksi demo di Kantor Pertamina Jakarta atau bertemu dengan Menteri ESDM," katanya.
Namun semua rencana yang akan dilakukan terkait tuntutan penambahan kuota itu akan diputuskan bersama pengurus KNPI se-Kaltim.
Beberapa elemen masyarakat, termasuk OKP, ormas dan kalangan mahasiswa mendukung rencana aksi ini dan kemungkinan mereka juga akan bergabung.
"Jika dipercaya teman-teman, saya siap bertanggung jawab atas aksi yang akan kami lakukan itu sebab ini menyangkut perjuangan masyarakat Pulau Kalimantan, khususnya Kaltim," tutur Yunus Nusi.
Dia juga mengecam sikap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kaltim yang dianggap hanya diam dan kurang pro-aktif memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Saya minta para bupati dan wali kota di Kaltim yang tidak bisa memperjuangkan masyarakat terkait masalah BBM ini, mengundurkan diri. Begitu pula dengan wakil Kaltim yang menjadi anggota DPD, sebaiknya mereka mundur saja karena selama ini tidak jelas apa yang diperbuat bagi Kaltim," kata Yunus Nusi. (*)
