Balikpapan (ANTARA) - Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk hadir langsung menemui masyarakat maupun mahasiswa apabila terjadi aksi unjuk rasa di daerah masing-masing.
“Pak Menteri menyampaikan, kalau ada aksi unjukrasa baik dari elemen masyarakat maupun mahasiswa, kepala daerah diminta hadir, menghampiri, dan memberikan jawaban terkait aspirasi yang disampaikan,” kata Bagus usai mengikuti telekonferensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Sabtu (30/8).
Ia menjelaskan telekonferensi itu diikuti seluruh kepala daerah bersama pejabat tinggi pratama daerah (PTPD) dan jajaran terkait di masing-masing kota dan kabupaten di Indonesia.
Agenda tersebut membahas situasi keamanan, ketertiban, serta dinamika sosial politik di daerah tepatnya di seluruh Indonesia.
Menurut Bagus, Mendagri juga menekankan agar pemerintah daerah tidak terlalu banyak melakukan kegiatan seremonial, sehingga lebih fokus menjawab kebutuhan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang.
“Ini satu hal yang baik. Pemerintah Kota Balikpapan akan konsisten menemui masyarakat maupun mahasiswa, berdialog, dan memberikan jawaban yang relevan.
Ia meminta demokrasi di Kota Balikpapan harus tetap berjalan, namun aksi-aksi harus sesuai aturan, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum.
Bagus menambahkan, kondusifitas Kota Balikpapan menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita ingin Balikpapan tetap aman sehingga perekonomian tetap berjalan. Masih banyak warga yang harus mencari nafkah di kota ini, jadi jangan sampai situasi kondusif terganggu,” katanya.
Ia menambahkan, dalam arahannya, Mendagri juga melarang kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri. Sedangkan perjalanan ke luar daerah hanya diperbolehkan untuk rapat atau undangan resmi dari pemerintah pusat.
“Kalau keluar negeri tidak diperkenankan. Untuk luar daerah masih bisa, tapi sebatas undangan resmi dari pimpinan negara,” katanya.
Selain soal aksi, Pemkot Balikpapan juga tetap fokus pada pengendalian inflasi dan ketersediaan bahan pokok, khususnya beras.
Bagus menegaskan kepada Satgas Inflasi dan Satgas Pengendalian Pangan rutin melakukan pemantauan agar tidak terjadi kekosongan pasokan.
“Makanan murah juga menjadi salah satu jawaban terhadap tuntutan masyarakat terkait ketersediaan beras. Ini selalu kita pantau melalui Satgas Inflasi dan Satgas Pengendalian Pangan,” ucapnya.
Ia menegaskan Pemkot Balikpapan berkomitmen menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mahasiswa, serta tetap rendah hati dalam menerima aspirasi yang disampaikan.
“Kami ingin rendah hati, dan menjaga komunikasi yang baik. Demokrasi harus tetap dijalankan, tetapi dengan cara yang damai dan sesuai aturan. Tujuannya agar Balikpapan tetap kondusif dan bisa terus berkembang,” ujar Bagus. (Adv).
