Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Masyarakat Kabupaten Malinau meminta diperjuangkan jalan trans Kalimantan antarkota/kabupaten di wilayah utara bisa mulus, saat anggota DPRD Kaltim asal Dapil V, H Ahmad Abdullah reses, 17-22 April 2012.
Selama ini kondisi ruas-ruas jalan tersebut buruk, sehingga menyulitkan pergerakan orang maupun barang.
"Provinsi Kaltara sebentar lagi berdiri, sehingga masyarakat Malinau sangat berharap jalan-jalan antar kota/kabupaten di wilayah utara bisa mulus, bukan berlubang-lubang dan banyak longsor seperti sekarang,†kata Ahmad Abdullah, Rabu (23/5), menjelaskan hasil resesnya di Dapil Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kaltim asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, selain masalah jalan, masyarakat Malinau juga mengharapkan bantuan beasiswa untuk pendidikan putra-putri mereka serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Selain itu, para petani meminta bantuan subsidi pupuk, bibit dan sarana produksi pertanian agar hasil pertanian mereka bisa maksimal. Sedangkan terkait bansos/hibah APBD 2012 yang terancam tidak bisa cair, karena terbentur aturan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, lembaga penerima bantuan di Malinau mengeluh karena saat ini mereka sangat membutuhkan bansos/hibah tersebut untuk membiayai berbagai kegiatan.
"Sementara para pedagang sayur keliling di Malinau Kota mengeluhkan ulah aparat keamanan setempat, khususnya satpol PP, yang melarang mereka berjualan tanpa adanya relokasi sebagai tempat baru mereka berdagang," kata wakil rakyat yang aktif mengisi berbagai kegiatan dakwah ini.
Di Tarakan, masyarakat mengharapkan bantuan modal untuk meningkatkan hasil produksi tambak mereka. Warga juga meminta pemkot/pemerintah provinsi membangunkan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pendidikan non formal.
Masyarakat juga meminta dibangunkan pabrik rumput laut, agar hasil produksi budidaya rumput laut mereka dapat dijual dengan harga yang layak. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menarik investor di segala bidang. Di sektor pariwisata, masyarakat meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaannya.
"Sedangkan di bidang pendidikan, masyarakat meminta pemkot dan pemprov mempercepat pembangunan Universitas Borneo, agar putra daerah Kaltim di wilayah utara lebih banyak yang berkesempatan kuliah di universitas negeri tersebut," kata politisi yang juga menjadi anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim ini.
Di Nunukan, guru-guru swasta meminta pemkab dan pemprov memberikan insentif kepada mereka, petani minta bantuan mengatasi kesulitan pupuk, bibit dan sarana prasarana pertanian, petambak mengharapkan bantuan bibit ikan, pembudidaya rumput laut meminta pemerintah daerah mengatur harga jual/beli komoditas mereka sehingga tidak dipermainkan tengkulak dan masyarakat mengharapkan pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian, terutama di wilayah perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Masalah bansos/hibah APBD 2012 yang terancam tidak bisa cair, karena terbentur aturan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, lembaga penerima bantuan di Nunukan juga mengeluh karena saat ini mereka sangat membutuhkan bansos/hibah tersebut untuk membiayai berbagai kegiatan. Bantuan juga sangat diperlukan untuk membiayai perbaikan musholla, masjid dan pondok pesantren, termasuk untuk operasional majelis-majelis ta’lim.
Sementara di Bulungan, masyarakat mengharapkan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat dapat merekrut tenaga guru mengaji dari luar daerah untuk mengajari putra-putri mereka. Di Bulungan tenaga guru mengaji sangat terbatas.
Guru-guru swasta di sini meminta pemerintah daerah meningkatkan jumlah insentif yang selama ini telah diterima. Sedangkan masyarakat meminta pemkab dan pemprov dapat membangun perpustakaan/taman baca yang representatif di beberapa kampung, bantuan modal usaha secara bergulir dan pelatihan kewirausahaan, perhatian lebih serius dari Pemprov Kaltim terhadap program pertanian terpadu (food estate), pencairan bansos/hibah APBD 2012 dan bantuan modal untuk kaum perempuan yang merintis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Sedangkan di Tana Tidung, masyarakat mengharapkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi benar-benar diterapkan untuk membantu kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka juga mengharapkan pembangunan sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas SDM setempat dan sarana prasara pendidikan non formal untuk mendidik pemuda-pemudi, pelayanan listrik PLN, perhatian terhadap sektor pertanian dan mengatasi kelangkaan pupuk di Sesayap maupun Sesayap Ilir serta pencairan hibah/bansos APBD 2012 untuk mendanai berbagai kegiatan kelompok masyarakat," kata Ahmad Abdullah.
Terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat itu, Ahmad Abdullah akan memperjuangkannya maksimal agar dapat dianggarkan pada perubahan APBD 2012 atau APBD murni 2013. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan BUMN/BUMD/swasta, akan dia koordinasikan dengan mereka. (Humas DPRD Kaltim)
