Balikpapan (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (29/10).
Sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman jajaran DPMPD terkait mekanisme penyusunan SAKIP sesuai peraturan perundang undangan terkait yang di dalamnya juga mengatur proses penyusunan Indeks Kinerja Utama (IKU), Indeks Kinerja Individu (IKI), dan Perjanjian Kinerja (PK) pegawai.
Sekretaris DPMPD Kaltim, Surono saat membuka sosialisasi berharap kegiatan dapat meningkatkan pemahaman jajaran DPMPD penyusunan SAKIP, IKU, IKI, dan PK sesuai ketentuan.
"Tidak dipungkiri masih banyak pegawai yang belum memahami secara mendalam penyusunannya yang benar seperti apa. Setelah ini diharap lebih baik. Bisa dilakukan secara benar sesuai peraturan perundang-undangan terkait," katanya.
Menurutnya, SAKIP adalah sistem yang mengintegrasikan sistem perencanaan sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Artinya setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Laporan SAKIP sendiri terdiri atas dokumen perencanaan, pengukuran, laporan evaluasi dan capaian.
Penerapan SAKIP merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan efektif dan efisien.
"SAKIP menjadi budaya baru dan ujung tombak reformasi birokrasi yang fokus pada efektivitas efisiensi dan prioritas pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Keberadaan SAKIP mendorong instansi pemerintah memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang ada dengan bijak sehingga target yang menjadi prioritas pemerintah dapat tercapai," sebutnya.
Sementara Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi (MJE) menyambut baik pelaksanaan sosialisasi. Dia berharap kegiatan dapat berimplikasi terhadap meningkatnya kinerja DPMPD.
"Gilirannya dapat meningkatkan Rapor SAKIP Kaltim secara keseluruhan. Kondisinya saat ini SAKIP Kaltim masih pada peringkat BB bersama Provinsi DKI Jakarta dan Bali atau masih tertinggal dari Jawa Timur, Kakimantan Selatan, Banyuwangi dan beberapa provinsi yang mendapat Rapor SAKIP A," katanya sambil menyebut Rapor SAKIP 2018 dari 151 pemda di wilayah II terdapat 7 pemda yang meraih predikat A, 21 dengan predikat BB. 70 pemda berpredikat B, 49 pemda dengan predikat CC dan 19 pemda lainnya masih C.
Ditambahkan Kasubag Rengram DPMPD Kaltim, Nazly, sosialisasi merupakan tindaklanjut diberikannya Kaltim Dana Insentif Daerah (DID) atas Rapor SAKIP daerah yang selalu baik.
"Harapannya semakin meningkatkan kualitas penyusunan SAKIP jajaran DPMPD Kaltim," katanya.
Sosialisasi menghadirkan Narasumber dari Biro Organisasi Setprov Kaltim, Setya Pratiwi dengan peserta pejabat dan staf di lingkungan DPMPD Kaltim.
