DPRD Balilkpapan Hapus Anggaran Untuk RSBI

Balikpapan  (ANTARA News Kaltim) - DPRD Balikpapan akan menghapus alokasi anggaran untuk sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada APBD Balikpapan 2012 mendatang.

"Argumen yang kita pakai adalah bahwa alokasi anggaran untuk semua sekolah itu sama. Dalam pendidikan tidak boleh ada diskriminasi," jelas Miran, anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, komisi yang membawahi masalah pendidikan, Kamis.

Saat ini program RSBI di Balikpapan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3-4 miliar per tahun. Penerimanya antara lain SMAN 1 dan SMPN 1 Balikpapan yang menjadi pilihan utama para orangtua di Balikpapan setiap awal tahun ajaran baru.

"Dana untuk RSBI ini akan dialokasikan untuk kegiatan pendidikan lainnya," sambung Miran yang politisi Partai Demokrat itu.

Latar belakang pengalihan anggaran untuk RSBI ini menurut Miran karena sudah 6 tahun program RSBI berjalan namun tidak ada peningkatan yang signifikan dari sekolah-sekolah yang menjalankan program tersebut, baik dari kualitas sumber daya manusia pengajar, kualitas lulusan, atau pun sarana dan prasarana.

Jikapun RSBI tetap beroperasi, menurut Miran, sebaiknya tiap tingkatan sekolah cukup satu RSBI saja sehingga sekolah itu bisa benar-benar dikonsentrasikan untuk mencapai apa yang diprogram sebagai RSBI.

"Dengan demikian akan lebih fokus dan saya kira kemungkinan berhasilnya akan lebih besar," kata Miran lagi.

Pemkot Balikpapan sendiri berteguh tekad tetap memprioritaskan anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada APBD 2012 mendatang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Balikpapan Suryanto mengatakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2012 yang diperkirakan mencapai Rp1,5 hingga 1,6 triliun, Pemkot telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 30 persen, sementara kesehatan mendapat alokasi 6 sampai 7 persen.

"Kami memprioritas anggaran pendidikan tersebut untuk pengembangan sektor pembangunan sarana dan prasarana fisik sekolah, sumber daya manusia, dan bantuan langsung pendidikan," jelas Suryanto.  (*)