Samarinda (ANTARA Kaltim) - DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, optimistis para pendamping program Gerakan Pembangunan Masyarakat (Gerbangmas) yang telah menjalani pelatihan selama enam hari pada 4-9 Desember 2017 mampu melakukan fasilitasi kepada masyarakat secara maksimal.
"Saya optimistis para pendamping Gerbangmas yang telah mengikuti pratugas bisa bekerja dengan maksimal dalam memfasilitasi masyarakat hingga petinggi, bahkan mampu menyukseskan visi misi pemda yang dituangkan dalam Gerbangmas," ujar Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Novita Bulan di Samarinda, Sabtu.
Keyakinannya itu didasarkan atas kemampuan para narasumber yang selama enam hari memberikan penguatan kapasitas bagi para pendamping, baik penguatan tentang teknik pendampingan, pemahaman undang-undang dan turunannya, bahkan proses perencanaan pembangunan kampung hingga sistem pelaporan keuangan.
Materi dalam pelatihan ini juga ada praktik musyawarah pembangunan dari bawah, yakni musyawarah tingkat RT guna merencanakan pembangunan apa saja yang diperlukan, kemudian dari daftar usulan tersebut dilanjutkan dengan musyawarah tingkat kampung sebagai keputusan pelaksanaan pembangunan di kampung.
Dalam penggunaan alokasi dana kampung (ADK) dari APBD Kabupaten Mahakam Ulu, lanjut Novita, memang perlu adanya pendampingan agar setiap rupiah anggaran yang diberikan kepada kampung bisa digunakan untuk pembangunan yang manfaatnya benar-benar bisa dirasakan warga setempat.
"ADK yang digelontorkan kepada kampung dan dikelola oleh pemerintah kampung, peruntukannya adalah untuk masyarakat luas, baik untuk pembangunan berdasarkan skala prioritas seperti jalan lingkungan, air bersih, listrik, maupun kebutuhan mendesak lain yang belum ada di kampung tersebut, jadi memang perlu ada pendampingan yang profesional," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Pelatih Pratugas Pendamping Gerbangmas Benny Ariyanto mengatakan bahwa berbagai materi yang telah disampaikan kepada para pendamping, tujuan utamanya adalah agar para pendamping memahami konsep pembangunan desa/kampung yang merupakan kawasan pinggiran dan harus dikuatkan kapasitasnya.
Hal ini perlu dilakukan karena sebagai negara kecil, kampung berfungsi sebagai basis sosial, politik, ekonomi, pemerintahan, budaya, dan basis keamanan sehingga kampung menjadi pondasi sebagai kekuatan.
Apabila pondasi kampung yang diumpamakan sebagai negara kecil ini kokoh, maka diyakini bangunan besar yang bernama NKRI tidak akan goyah dan sanggup menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul, karena mulai masyarakat hingga aparatur memiliki keyakinan bahwa setiap masalah pasti ada jalan ke luar.
Ia juga mengatakan, sebagai basis ekonomi, kampung memiliki beragam aset yang terus bisa dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, seperti aset hutan yang masih luas di Mahulu, aset kebun karet, kebun kakao, sungai, rawa, ladang, objek wisata dan sejumlah aset strategis lainnya.
"Sedangkan sebagai basis pemerintahan, kampung merupakan organisasi yang mengelola kebijakan, perencanaan, keuangan, dan layanan dasar yang manfaatnya sangat besar bagi warga setempat, sehingga kelembagaan ini wajib mendapat penguatan," tuturnya. (*)
