Bontang (Antara Kaltim) - Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang meminta pemerintah kota untuk mengevaluasi dana hibah senilai Rp17 milar yang dialokasikan untuk KONI, karena menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang M Dahnial saat ditemui di Bontang, Kamis, menjelaskan berdasarkan temuan BPK, KONI setempat belum memberikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana hibah pada 2013-2014
"Kami merekomendasikan kepada pemkot untuk membenahi dulu laporan pertanggungjawaban KONI, karena jika tidak, DPRD tidak akan menyetujui alokasi anggaran untuk KONI pada 2016," katanya.
Pemkot Bontang, lanjut Dahnial, harus membenahi struktur organisasi khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga, karena jika terus dibiarkan akan selalu menjadi temuan BPK.
Hal lain yang menjadi temuan Pansus P2APBD 2014 adalah kurangnya koordinasi lembaga terkait dengan KONI, karena dari hasil penelusuran ditemukan beberapa pengurus cabang tidak diakomodasi dengan baik.
Dari sejumlah indikator, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) adalah kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (Popprov) 2014, karena tidak semua daerah mengikuti ajang tersebut. Selain itu, beberapa pengurus cabang olahraga juga mengaku tidak menjalankan program itu.
"Intinya, DPRD tidak akan mengucurkan anggaran untuk kegiatan KONI, sebelum KONI menyerahkan LPj tahun 2013-2014 karena khawatir menjadi temuan BPK lagi," tambahnya. (Adv/*)
