Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kunjungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman terkait implementasi nilai ekonomi karbon (NEK) dan penguatan kebijakan pengendalian perubahan iklim.
Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Pemprov Kaltim, Iwan Darmawan, di ruang rapat tepian Sekda Provinsi Kaltim, Kamis, menyatakan kesiapan Kaltim untuk berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan seluruh provinsi.
Menurut Iwan, keberhasilan Kaltim dalam pembangunan rendah emisi merupakan hasil sinergi lintas sektor yang konsisten.
"Kaltim berkomitmen untuk terus memperkuat posisi sebagai provinsi hijau. Kunjungan Sumsel menjadi momentum penting untuk memperluas pengetahuan dan kerja sama antar-daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim," ujar Iwan.
Ia berharap kolaborasi ini tidak hanya sebatas berbagi wawasan teknis, tetapi juga membuka peluang kerja sama lebih luas dalam kebijakan iklim, perdagangan karbon, dan percepatan agenda pembangunan rendah emisi secara nasional.
Sementara itu, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Prof. Dr. Daddy Ruhiyat, menjelaskan bahwa implementasi NEK di Kaltim didukung skema pembayaran berbasis kinerja hasil kerja sama dengan Bank Dunia.
Ia menambahkan bahwa Kaltim juga menjadi provinsi pionir dan rujukan nasional dalam pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui program Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF) periode 2020–2025.
"Program ini kemudian dilanjutkan dengan program bersama Green Climate Fund (GCF) untuk memperkuat tata kelola emisi daerah," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Daddy Ruhiyat juga memaparkan perkembangan perdagangan karbon, termasuk regulasi perlindungan lingkungan dan mitigasi iklim, hingga tata cara persetujuan lokasi perdagangan karbon pada komoditas berbasis lahan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sumsel, Hadenli Ugihan, menyampaikan tujuan kunjungan ini untuk mempelajari pengalaman Kaltim sebagai percontohan nasional dalam pelaksanaan FCPF-CF.
“Praktik yang sudah berjalan di Kaltim dapat menjadi referensi strategis bagi Sumatera Selatan dalam memperkuat kebijakan iklim dan mempersiapkan implementasi perdagangan karbon,” tegas Hadenli.
