Pemkot Bontang Tuntaskan Program Bantuan Pemerintah Pusat

     Bontang (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, menuntaskan program bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014 dengan anggaran sekitar Rp1,25 miliar.

     Informasi yang diperoleh di Bontang, Rabu, menyebutkan rincian bantuan itu meliputi di Dinas Kesehatan melalui program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak berupa bantuan operasional kesehatan sebesar Rp716 juta lebih.

     Adapun realisasinya sebesar Rp667 juta lebih atau 94,52 persen dari alokasi anggaran, sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan tuntas 100 persen.

     Tugas pembantuan lainnya berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang disalurkan melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan nama program penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

     Kegiatan yang dilakukan berupa padat karya infrastruktur I, yakni pembuatan jalan usaha tani dan padat karya infrastruktur II berupa pembuatan penjemuran rumput laut.

     Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut Rp537 juta lebih, dengan realisasi sebesar Rp419 juta atau 78,04 persen.

     "Capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan juga tuntas 100 persen," jelas Wali Kota Bontang Adi Darma.

     Menurut ia, dimensi pembangunan diarahkan pada upaya kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang menghasilkan sumber daya manusia unggul di Bontang, karena salah satu prioritas pembangunan adalah pembangunan karakter bangsa yang dilakukan melalui kecukupan gizi.

     "Kekurangan gizi pada usia dini akan berimplikasi pada perkembangan anak dan selanjutnya perkembangan potensi diri pada usia produktif," katanya.

     Terkait ketenagakerjaan, Adi Darma mengatakan masalah itu sangat erat dengan persoalan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja merupakan salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan.

     Untuk itu, dikenalah "triple track strategy", yaitu pro-job, pro-poor dan pro-growth. Pertumbuhan ekonomi diharapkan secara signifikan dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dan mampu mengurangi kemiskinan.

     "Jadi, perlu dilakukan penajaman kembali visi dan misi pembinaan penempatan kerja sesuai dengan konteks kekinian maupun perkiraan dinamika ke depan," ujar wali kota. (Adv/*)