Samarinda (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di daerah.
"Program Kabupaten/Kota Sehat bukanlah sekadar meraih penghargaan, tetapi upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh masyarakat," kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin dalam Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat di Samarinda, Rabu.
Adapun lima daerah di Kaltim yang berpartisipasi dalam program tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Jaya menjelaskan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Program ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
"Pelaksanaannya di masyarakat dilakukan melalui forum dan kelompok kerja yang terstruktur dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan," ucap Jaya.
Penilaian program KKS didasarkan pada pemenuhan sembilan tatanan yang harus dicapai secara bertahap oleh setiap daerah.
Kesembilan tatanan tersebut meliputi kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum; satuan pendidikan, serta pasar.
Tatanan lainnya mencakup perkantoran dan perindustrian, pariwisata, transportasi dan tata tertib lalu lintas; perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana.
Menurut dia, manfaat lain dari penyelenggaraan KKS adalah meningkatnya kualitas air minum yang aman, kualitas udara dalam ruangan yang lebih baik, serta meningkatnya peran aktif swasta dalam pembangunan berwawasan kesehatan.
Sebagai apresiasi atas keberhasilan daerah, pemerintah pusat memberikan penghargaan Swasti Saba yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
Sejak diselenggarakan pada 2005 hingga 2023, penghargaan tersebut telah diberikan kepada 257 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Ia menyebut rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi kendala, dan merencanakan program kerja yang lebih terarah untuk tahun berikutnya.
Jaya menegaskan bahwa strategi penyelenggaraannya membutuhkan kepemimpinan yang kuat, kolaborasi solid antarperangkat daerah, partisipasi masyarakat, serta kemitraan yang luas.
"Sinergi dan kolaborasi dari semua pihak adalah kunci utama keberhasilan program ini," kata Jaya.
