Pembiayaan MBG dari efisiensi anggaran, Prabowo: "Kalau tidak hemat, uang itu dimakan korupsi"

Uang MBG adalah hasil penghematan. Saya (Prabowo) dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang itu akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru berasal dari hasil penghematan dan efisiensi belanja pemerintah.

"Padahal saudara-saudara, uang ini (MBG, red) adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi," katanya dalam peluncuran 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah, Jakarta, Jumat,

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo mengungkapkan sejak awal peluncuran program MBG dirinya kerap dituduh menghambur-hamburkan uang negara. Kritik itu, bahkan datang dari sejumlah kalangan terdidik yang meragukan efektivitas program.

Dalam kesempatan itu, Presiden menolak anggapan tersebut dan menegaskan bahwa anggaran MBG diperoleh dari pemangkasan kegiatan yang dinilai tidak produktif.

Pemerintah, kata Presiden, mengurangi praktik pemborosan seperti rapat, seminar, dan perjalanan dinas yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Baca juga: BGN klaim MBG ciptakan 890 ribu lapangan kerja

Menurut Presiden, efisiensi anggaran dilakukan untuk mencegah kebocoran dan potensi korupsi, sekaligus mengalihkan dana negara ke program yang berdampak nyata bagi rakyat, khususnya kelompok ekonomi lemah.

Ia juga menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan publik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun ia menilai program yang menyasar kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Presiden menjelaskan, bahwa kekurangan gizi menyebabkan sel-sel tubuh tidak dapat berkembang secara optimal, termasuk sel otak, tulang, dan otot.

Kondisi stunting, menurutnya, juga berkaitan dengan proses pemiskinan yang dialami masyarakat. Saat itu, angka stunting tercatat mencapai sekitar 25 persen dari anak-anak Indonesia.