Paser (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menerima audiensi dari Aliansi Mahasiswa Paser (AMP) terdiri dari gabungan organisasi kemahasiswaan, di Ruang Rapat Bapekat, Rabu (3/10). Pertemuan menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa terkait isu pembangunan daerah, indeks pembangunan manusia (IPM), hingga persoalan nasional.
Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan IPM yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pembangunan kepemudaan merupakan fokus bersama.
“Ada beberapa penyampaian yang saya rangkum, salah satunya terkait IPM yang di dalamnya terdapat kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan kepemudaan. Hal ini memang menjadi bagian dari pembangunan manusia yang harus kita tuntaskan,” ujar Hendra.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Program prioritas Paser TUNTAS, difokuskan pada jalan, air, dan listrik sebagai kebutuhan utama masyarakat.
“Mengapa Pemda sangat fokus pada infrastruktur, karena ini kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kondisi jalan, air, dan listrik yang baik, otomatis akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian akan ikut berkembang,” jelasnya.
Selain persoalan lokal, AMP juga menyampaikan tuntutan nasional. DPRD Paser berkomitmen untuk menyalurkan aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. DPRD pun menyambut baik permintaan mahasiswa agar dilibatkan dalam rapat dengar pendapat (RDP).
“Kami tidak masalah dengan hal itu. Jika mahasiswa ingin mengikuti RDP, kami persilahkan, semuanya kami terima dengan tangan terbuka,” ujar Hendra.
Sementara itu, perwakilan AMP, Rahman menilai audiensi dengan DPRD merupakan langkah strategis dalam menyampaikan aspirasi. Ia menekankan bahwa sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Paser.
“Kami menyoroti IPM yang masih rendah, khususnya pada aspek pendidikan. Faktanya, Paser berada di urutan ke-7 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kami ingin terlibat langsung dalam pengawalan isu ini, misalnya melalui forum RDP atau diskusi tematik,” ujarnya.
Rahman juga menjelaskan alasan memilih jalur audiensi dibandingkan aksi demonstrasi, karena aksi turun ke jalan akan dilakukan hanya jika tidak ada respon dari DPRD.
“Kami melihat situasi nasional akhir-akhir ini tidak kondusif. Bahkan ada tindakan anarkis yang tidak murni dari mahasiswa. Kami tidak ingin hal serupa terjadi di Paser. Karena itu, kami memilih menyampaikan tuntutan melalui audiensi,” ucapnya.
Pada pertemuan itu, baik DPRD maupun AMP sepakat untuk menjaga ruang dialog tetap terbuka dan konstruktif. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi catatan penting DPRD untuk ditindaklanjuti, baik di tingkat daerah maupun ke pemerintah pusat. (Adv)
