Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berencana memindahkan kantor operasional ke lantai 5 hingga lantai 7 Gedung Parkir Klandasan, disertai pembangunan command center atau pusat kontrol terpadu untuk pertama di Kalimantan Timur.
“Insya Allah pertengahan 2026 kami akan pindah ke lantai 5 sampai 7 Gedung Parkir Klandasan. Di lantai 5 akan kami bangun command center yang akan menjadi pusat pelayanan darurat dan integrasi data kota,” kata Kepala Diskominfo Balikpapan Erriansyah Haryono, Rabu (30/7).
Ia menjelaskan, keberadaan command center menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons layanan publik, terutama saat kondisi darurat, dengan mengintegrasikan berbagai kanal aduan dan data sektoral dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pusat kendali tersebut akan menampung instansi lintas sektor seperti Kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, hingga unit layanan psikologis dan keluarga seperti Puspaga, menyerupai sistem layanan 911 di Amerika Serikat.
“Jadi cukup satu call center, semua laporan warga langsung terintegrasi dan direspons instansi terkait. Ini bagian dari upaya mempercepat respons layanan publik,” ujarnya.
Menurutnya fasilitas tersebut akan dilengkapi layar monitor raksasa dan server big data yang menyerap dan menganalisis data dari berbagai sistem yang sudah berjalan, seperti ATCS untuk lalu lintas, sistem mitigasi bencana, dan aplikasi pelayanan OPD lainnya.
Erriansyah menegaskan bahwa Diskominfo Balikpapan tidak akan membangun aplikasi baru, melainkan mengumpulkan dan mengelola data yang sudah ada agar lebih efisien dan mudah diakses dalam satu kendali pusat.
“Analisis data akan dilakukan di satu tempat. Kami tidak membangun aplikasi baru, tapi menarik data yang sudah ada,” katanya.
Estimasi kebutuhan anggaran pembangunan command center mencapai Rp30 miliar hingga Rp40 miliar, dengan sebagian besar dialokasikan untuk perangkat infrastruktur seperti ruang server, sistem pendingin, dan jaringan konektivitas data.
Erriansyah mengungkapkan bahwa proyek tersebut akan mengacu pada command center milik Pemerintah Kota Surabaya yang telah lebih dulu menerapkan sistem layanan darurat dan analisis data terpadu.
“Kalau ini berjalan sesuai rencana, Balikpapan akan menjadi kota pertama di Kaltim yang memiliki command center terpadu. Ini bukan soal prestise, tapi tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan publik dan respon kedaruratan yang lebih cepat dan terkoordinasi,” ucapnya.
Sementara itu, Kantor Diskominfo yang saat ini digunakan akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mengingat status lahan dan bangunannya merupakan aset Pemprov Kaltim.
“Kantor kami yang sekarang akan kami kembalikan ke pemerintah Provinsi Kaltim,” pungkas Erriansyah . (Adv)
