Balikpapan (ANTARA) - Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa seluruh anak di Kota Balikpapan wajib mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa terkecuali.
“Saya berpesan, semua anak-anak di Balikpapan harus difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak sekolah,” ujar Rahmad di Balikpapan, Senin (7/7).
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang didapat, selama pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) , masih banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari ketidaksesuaian sistem zonasi hingga keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Berdasarkan laporan yang saya terima, ada beberapa siswa yang tidak diterima karena tidak memenuhi standar. Tapi nanti kita akan cek lagi, kita tanyakan ke Dinas Pendidikan seperti apa pola yang diterapkan,” ujarnya.
Rahmad juga mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar (pungli) maupun transaksi selama proses PPDB.
“Kalau ada yang bayar-membayar, laporkan. Saya sudah pesan jangan sampai ada transaksi seperti itu,” tegasnya.
Sementara itu, terkait keterbatasan daya tampung sekolah, ia menjelaskan selama masa kepemimpinannya, Pemkot Balikpapan telah membangun empat sekolah SMP baru untuk mengurangi ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta.
“Saya pikir untuk SD dan SMP sudah cukup. Tapi kalau SMA, itu memang wewenang Pemerintah Provinsi Kaltim. Kita harap tahun depan sudah ada pembangunan SMA baru di Kota Balikpapan,” katanya.
Rahmad juga menyebutkan ada 13 sekolah swasta yang telah diakomodir melalui Dinas Pendidikan untuk menyerap siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
13 sekolah swasta itu merata di semua kecamatan, yakni di Balikpapan Utara sebanyak 2 sekolah, Balikpapan Selatan 1 sekolah, Balikpapan Barat 4 sekolah, serta masing-masing 3 sekolah untuk di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota.
Di Balikpapan Utara ada SMPN PGRI 4 dan SMP Wiyata Mandala; Balikpapan Selatan SMP Plus Nurul Khaerat; Balikpapan Barat SMP PGRI 7, SMP Al Ula, SMPIT As’sadiyah Manuntung, dan MTs Ibnu Khaldun.
Kemudian, untuk di Balikpapan Tengah, SMP PGRI 2, SMP Sabilal Muhtadin, dan MTs Sabilal Muhtadin; serta untuk di Balikpapan Kota SMP YPI, SMP Sinar Pancasila serta SMP Al Hasan
Ia membuka kemungkinan agar guru-guru negeri bisa ikut mengajar di sekolah swasta untuk menyeimbangkan kualitas pendidikan.
“Segera kita ambil solusi. Yang penting semua anak di Balikpapan harus sekolah,” kata Rahmad. (Adv)
