Samarinda (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (DPMPD Kaltim) meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait dan lembaga untuk menguatkan peran pos pelayanan terpadu (posyandu) baik terkait kesehatan maupun pendidikan.
Sejumlah pihak di Kaltim yang diajak kolaborasi antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perikanan dan Kelautan, Baznas, Kanwil Kemenag, Diskominfo, Biro Kesra, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.
"Kami pun sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi dan lembaga tersebut untuk mendukung penguatan posyandu, karena masing-masing organisasi dan lembaga ini memiliki kewenangan untuk meningkatkan peran posyandu," kata Kepala DPMPD Kaltim Puguh Harjanto di Samarinda, Senin.
Penganggaran kegiatan untuk posyandu pun bisa dilakukan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangan masing-masing, seperti terkait pendidikan yang menjadi salah satu titik penting, khususnya dalam pembinaan PAUD yang terintegrasi dengan Posyandu.
Ini berarti dalam kegiatannya menjadi wewenang dinas pendidikan dan kebudayaan di masing-masing kabupaten/kota, sehingga anggaran yang dibutuhkan pun bisa dikeluarkan oleh dinas terkait.
"Fungsi utama posyandu adalah memonitor mereka yang tidak tercakup dalam program pemerintah, sehingga posyandu bisa mengajukan bantuan sesuai dengan kondisi yang dialami. Namun, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan memiliki hasil terukur," katanya.
Sedangkan dalam pertemuan lintas sektor yang dilakukan beberapa hari lalu, sejumlah OPD memberikan dukungan untuk penguatan posyandu, seperti Dinas Kesehatan Kaltim yang siap mendukung kaderisasi, peningkatan kapasitas kader, hingga penyelenggaraan Jambore Kader Posyandu.
"Dinkes juga menyampaikan arah pengembangan posyandu ke depan akan berbasis Integrasi Layanan Primer (ILP), menjangkau seluruh siklus kehidupan yakni dari bayi hingga lansia. Kami terima kasih atas dukungan ini," kata dia.
Kemudian untuk sektor infrastruktur, Dinas PUPR menyatakan siap menyediakan sanitasi seperti MCK dan pendataan Rumah Layak Huni (RLH) untuk direhabilitasi, dinas sosial menekankan pentingnya koordinasi dalam pendataan penerima bantuan, agar program tidak tumpang tindih.
Sementara Baznas Kaltim menegaskan komitmen dalam membantu pendanaan posyandu, termasuk pemberdayaan keluarga miskin dengan porsi 70 persen dari dana Baznas untuk diarahkan ke program tersebut.
Lantas Dinas Kelautan dan Perikanan siap berperan dalam penyediaan makanan tambahan bergizi dan pelibatan UMKM bidang perikanan di sekitar posyandu, kemudian BKKBN dan Kanwil Kemenag siap mendukung kegiatan edukasi keluarga dan penyuluhan calon pengantin di posyandu.