Samarinda (ANTARA) - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Kalimantan Timur telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap kondisi Jembatan Mahakam I di Samarinda, Kalimantan Timur.
"Kami sudah bersurat, tinggal tunggu disposisi. Mudah-mudahan minggu ini kalau cepat lebih baik karena ini yang ditunggu masyarakat," ujar Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 BBPJN Kaltim, Akmizal, di Samarinda, Rabu.
Diketahui pilar Jembatan Mahakam tersebut ditabrak oleh tongkang bermuatan kayu pada 16 Februari 2025 lalu, dan diperkirakan telah terjadi pergeseran pondasi tiang yang menyebabkan kerusakan pada jembatan.
Menurut Amrizal investigasi ini akan melibatkan tim ahli dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) yang akan menilai kondisi jembatan secara menyeluruh.
Ia menjelaskan ada tiga aspek utama yang akan diteliti oleh tim ahli, yaitu aspek geometrik jembatan, perilaku dinamis jembatan, dan struktur jembatan itu sendiri.
Waktu yang diperlukan oleh tim ahli untuk melakukan penelitian di lapangan diperkirakan kurang lebih dua minggu. Selama proses penelitian, Jembatan Mahakam I akan ditutup untuk sementara waktu.
"Selain itu, perlu dievaluasi struktur jembatan ini komprehensif, perlu dilakukan oleh tim setelah turun dari lapangan. Kita harapkan hasilnya lebih baik dan masyarakat bisa memanfaatkan kembali jembatan kita," lanjut Akmizal.
Tim ahli akan melihat batasan-batasan toleransi yang diberikan kepada jembatan. Semua standar akan disampaikan secara lebih detail setelah mereka turun ke lapangan.
"Saya kira masyarakat dapat bersabar. Setelah ahli selesai melakukan penelitian yang diperkirakan perlu waktu dua minggu, maka perlu lagi beberapa hari untuk mengolah hasil penelitian hingga diperoleh kesimpulan akhir akan kondisi jembatan," katanya.
Fender yang hancur harus diganti karena menjadi komponen yang mengamankan pilar tak bergesekan langsung dengan kapal yang melintas di bawah jembatan.
BBPJN juga telah mengajukan klaim kepada pihak penabrak. Ada dua opsi yang diberikan, bayar ganti rugi ke kas negara sedangkan perbaikan akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR atau membangun sendiri dengan arahan dari Kementerian PUPR.
