Nusantara (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.
"Ini disampaikan Pak Presiden dua hari yang lalu, beliau menyampaikan bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik 2028," katanya di sela kunjungan kerja (kunker) MPR RI dan rombongan beserta DPD RI di Kota Nusantara, Jumat (24/1).
Untuk merealisasikan itu, presiden memerintahkan jajaran di antaranya OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, karena merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN.
“Beliau (presiden, red.) mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik, sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,” ujar ia.
Dia melanjutkan, desain dasar (basic design) untuk ekosistem dan kompleks yudikatif dan legislatif pernah dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, Presiden memerintahkan desain itu ditinjau dan dievaluasi kembali.
“Kami nanti dengan Kementerian PU bersama OIKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerjemahkan ibu kota politik itu adalah pusat politik bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, karena semua kegiatan eksekutif, yudikatif, dan legislatif akan diselenggarakan di IKN.
Oleh sebab itu, pihaknya hadir bersama segenap pimpinan MPR, segenap fraksi sebagai bagian dari dukungan atas kesiapan fisik dan nonfisik.
"Saya bersyukur karena di bawah kepemimpinan Pak Basuki, semuanya sesuai dengan jalur yang dikehendaki," ujarnya.
Dia juga menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Partai Politik (Parpol) bahwa setiap parpol berkantor di Ibu Kota Negara. Ini berarti parpol pun mestinya memiliki kantor yang sama di IKN.
Muzani melanjutkan, arah menuju ibu kota politik ini juga menjadi jawaban kepemerintahan Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN. Bahkan Pemerintah Pusat dan DPR RI telah menganggarkan Rp48,8 triliun untuk percepatan pembangunan.
Dia menilai, anggaran tersebut mempertegas bahwa pembangunan ibu kota masa depan Indonesia itu semakin jelas serta menjawab masa depan IKN di tangan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
"Apa yang selama ini menjadi tanda tanya tentang bagaimana pemerintah pusat di bawah presiden Prabowo, sekarang sudah diputuskan bahwa 2028 Insya Allah Republik Indonesia pindah ibu kota ke Kota Nusantara," kata Muzani.