Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui instansi terkait tetap berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi di atas 59,17 dengan fokus pada indikator pendongkrak, meski sudah masuk 5 besar nasional.
"Kami bersyukur karena tahun ini berada di lima besar nasional dengan urutan DIY, Bali, Aceh, Sulteng, Kaltim. IPP Kaltim tahun ini adalah 59,17 masih unggul dari rata-rata nasional yang sebesar 56,33," ujar Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim Sri Wartini di Samarinda, Rabu.
Sedangkan indikator pendongkrak IPP yang difokuskan dalam penanganan tersebut ada lima domain yakni domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
Sri menjelaskan capaian lima besar diperoleh karena pihaknya melakukan berbagai langkah, seperti menggelar berbagai pelatihan kepemimpinan, mendorong pemuda untuk bergabung di organisasi, fasilitasi usaha, dan yang tak kalah penting adalah terus menggelar pelatihan kecakapan hidup (life skill).
Kecakapan hidup merupakan hal penting, kata dia, karena untuk mewujudkan pemuda/pemudi menjadi mandiri dan memiliki daya saing perlu keterampilan. Adapun pelatihan kecakapan hidup yang telah dilakukan antara lain pelatihan konten kreator, frozen food, tata rias, barber shop, anyaman rotan dan bambu, budidaya perikanan hingga produk hilir, budi daya pertanian hingga hilir, desain grafis, tata boga, perbengkelan, servis elektronik, dan teknik pemasaran digital.
Menurutnya, pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan sebagai indikator IPP. Hal ini sesuai dengan amanah Perpres Nomor 43/ 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Ia meyakini dengan fokus pada lima indikator penentu IPP tersebut, maka ke depan IPP Kaltim akan naik lebih tinggi ketimbang tahun ini yang tercatat 59,17.
“Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan IPP juga kami lakukan kolaborasi dengan lintas sektor, karena dari lima indikator tersebut memang ada beberapa yang menjadi kewenangan instansi lain,” kata Sri.(Adv)
