Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Edi Damansyah puas dengan penanganan stunting serentak di semua posyandu pada Juni 2024 dengan laporan sementara mencapai 99,21 persen, sehingga ia berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat.
"Dari laporan yang sudah masuk ini sudah bagus, hanya Kecamatan Muara Kaman yang laporannya belum 100 persen karena kawasan posyandu berada di perusahaan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI)," katanya di Tenggarong, Selasa.
Untuk itu ia mengarahkan Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan segera mengingatkan perusahaan tersebut segera mengirim data, karena keberadaan data sangat penting sebagai bahan kebijakan dan acuan penanganan stunting berikutnya,
Jika dinas tidak bisa mengakses data dari kawasan itu, kata dia, maka harus memberi peringatan khusus agar data segera terkumpu, karena akan diperlukan sebagai penanganan gizi buruk agar masalah stunting di Kutai Kartanegara bisa cepat dilakukan.
"Data ini bisa merujuk dan menggambarkan pola penanganan lebih lanjut pada stunting dan gizi buruk. Saya harap data ini terurai dan terus dipetakan per nama per alamat agar bisa menjadi gambaran dan rujukan bagi semua," katanya.
Bila gizi buruk tidak ditangani dengan benar, ia khawatir akan mengarah pada anak menjadi stunting, sehingga diperlukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk menu sehat yang diharapkan seragam agar posyandu memiliki acuan PMT seperti telur, susu, dan kacang hijau.
"Tolong Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara melakukan standarisasi PMT di posyandu, agar menu bisa seragam, berkualitas, dan bergizi seimbang, sehingga terlihat juga kerja nyata mereka, termasuk agar ke depan PKK dan pihak lain bisa memiliki kepastian melakukan penguatan," katanya.
Ia juga berterima kasih kepada semua pihak terkait atas kinerja yang ditunjukkan semua pihak terkait dalam penanganan stunting sepanjang tahun 2023, karena prevalensi stunting Kutai Kartanegara mengalami penurunan signifikan yang mencapai 9,5 persen.
"Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada akhir 2023 prevalensi stunting di Kutai Kartanegara berada di angka 17,6 persen atau turun 9,5 persen ketimbang tahun 2022 yang sebesar 27,1 persen. Ini merupakan hasil kerja kolaborasi mulai tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan," katanya.
