Samarinda (ANTARA) -
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur Sufian Agus berharap agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 lebih kompetitif dan tidak ada lagi pasangan calon (paslon) tunggal, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di wilayah tersebut.
"Kehadiran paslon tunggal pada Pilkada cenderung menurunkan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara," ungkap Agus di Samarinda, Jumat.
Pada Pilkada Serentak 2020, tingkat partisipasi pemilih di Kaltim berada di angka 66 persen, masih di bawah standar nasional saat itu yang seharusnya 77 persen.
Data partisipasi Pilkada Serentak 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Mahakam Ulu memiliki partisipasi tertinggi dengan 78,6 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), diikuti oleh Kutai Barat dan Bontang dengan persentase di atas 71 persen. Sementara itu, Kota Samarinda mencatat partisipasi terendah dengan hanya 52,26 persen dari DPT.
Agus menambahkan bahwa kontestasi politik yang kurang kompetitif, seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih. Kota Balikpapan dengan angka partisipasi 60,13 persen dari 443.243 DPT, kemudian Kutai Kartanegara 57 persen dari 488.055 DPT. Pilkada sebelumnya pada dua daerah tersebut hanya menampilkan paslon tunggal.
"Idealnya, sebuah daerah yang memiliki kompetisi politik yang sehat diikuti oleh setidaknya tiga paslon. Jika hanya melawan kotak kosong, masyarakat cenderung enggan ke TPS karena merasa calon tunggal tersebut pasti menang," ungkap Agus.
Badan Kesbangpol Kaltim kini berupaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mengajak lebih banyak kontestan untuk berpartisipasi dalam pilkada tahun ini, guna menciptakan suasana demokrasi yang lebih dinamis dan meningkatkan partisipasi pemilih.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim Fahmi Idris meneruskan bahwa pihaknya memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama kepada masyarakat yang belum tersentuh oleh informasi Pilkada. Menurutnya, pendidikan politik adalah tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah dan stakeholder terkait.
"Dengan sinergi yang baik antara KPU, pemerintah, dan masyarakat, Pilkada Kaltim 2024 diharapkan dapat berjalan lancar dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah," tuturnya.
