Samarinda (ANTARA) -
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin, mengungkapkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 di bidang kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Benua Etam.
"Sektor kesehatan mendapatkan porsi sebesar 10,32 persen yakni sebesar Rp2.233.369.665.911 dari APBD provinsi. Anggaran Dinas Kesehatan sendiri tercatat sebesar Rp541.878.137.252, yang terbagi menjadi dua komponen utama, yakni belanja operasional dan belanja modal," sebut Jaya di Samarinda, Jumat.
Dia menjelaskan , belanja operasional yang mencakup gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, serta hibah, dialokasikan sebesar Rp388.699.597.522.
Sementara i untuk Belanja Modal yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan gedung, infrastruktur jalan, serta aset tetap lainnya, mendapat bagian sebesar Rp153.178.539.730.
"Total Rp2.233.369.665.911 pada APBD 2023 untuk sektor kesehatan itu masuk pada kegiatan Pemprov Kaltim secara kolaboratif, seperti penanganan stunting serta pembangunan rumah sakit," jelas Jaya.
Menurutnya dengan anggaran yang signifikan tersebut pihaknya akan fokus pada penanganan stunting yang menjadi salah satu masalah kesehatan utama di daerah .
Dikemukakannya penanganan stunting,, yang merupakan kondisi pertumbuhan anak terhambat akibat kurangnya gizi, menjadi prioritas utama. Program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi generasi mendatang.
"Soal stunting, selain Dinkes Kaltim, beberapa organisasi perangkat daerah lainnya juga turut berpartisipasi," ucap Jaya.
Selain itu, pembangunan rumah sakit baru yang beberapa dibangun tahun 2023 untuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi warga Kaltim.
"Pembangunan rumah sakit bukan hanya tentang bangunan, tetapi juga peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas," tambahnya.
Dengan kolaborasi antar-sektor dan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan alokasi anggaran ini dapat membawa perubahan signifikan dalam sektor kesehatan di Kaltim.
Jaya menuturkan, pembiayaan kesehatan ini bersumber dari APBD dan dana alokasi khusus, Hal itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan kesehatan sebagai salah satu sektor penting untuk pembangunan manusia dan masyarakat Kalimantan Timur yang lebih baik.
"Kami berupaya keras agar setiap rupiah yang diinvestasikan pada kesehatan dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan warga," ujar Jaya.
Dia menambahkan dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, tuturnya, diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk penanganan pandemi, pencegahan penyakit, dan peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. (Adv/Dinkes Kaltim)
