Samarinda (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menggelar pelatihan penguatan kepada 2.976 aparatur desa di enam kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur.
"Ada delapan jenis pelatihan yang kami berikan kepada para aparatur desa tersebut," kata Koordinator Regional Management Consultant (RMC) Wilayah Kaltim, Isgiarto di Samarinda, Rabu.
Isgiarto sebagai penanggung jawab pelatihan dari Kemendagri itu mengungkapkan delapan materi pelatihan yang diberikan yaitu (1) pelatihan aparatur desa, (2) pelatihan penguatan Badan Permusyawaratan Desa, (3) pelatihan penguatan kerjasama desa, dan (4) pelatihan penguatan lembaga kemasyarakatan desa/lembaga adat desa.
Kemudian, (5) pelatihan penguatan posyandu, (6) pelatihan penguatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (7) pelatihan penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa, dan (8) pelatihan aparatur desa untuk penegasan batas desa.
"Pelatihan itu bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," katanya.
Pelatihan tersebut, menurutnya, belum mencakup keseluruhan perangkat desa yang ada di Kaltim. Hanya 744 desa yang mendapatkan pelatihan penguatan itu dari total 841 desa di Benua Etam.
"Sasaran desa yang kami berikan pelatihan hanya dari enam Kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser. Minus Kabupaten Mahakam Ulu," katanya.
Isgiarto para peserta terbagi dalam 97 kelas dengan total pelatih mencapai 194 pelatih, yaitu 97 narasumber kepemimpinan dan 97 narasumber kewirausahaan.
Seluruh biaya pelatihan berasal dari pinjaman Bank Dunia. "Saya berharap agar semua peserta pelatihan dapat menerapkan ilmu yang telah diterima selama pelatihan," katanya.
Widyaiswara Ahli Utama Jauhar Efendi sebagai salah satu pelatih menyampaikan, antusiasme para peserta pelatihan sangat tinggi. Antusiasme itu terlihat saat sesi diskusi dengan terdapatnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta.
Jauhar mengatakan pertanyaan yang diajukan mengenai isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh pemerintah desa dan perlu jalan keluarnya. Tujuannya, kinerja pemerintah desa meningkat," kata Jauhar.
