Survei Indikator: Mayoritas publik setuju IKN pacu pertumbuhan ekonomi

Survei Indikator Politik Indonesia bertajuk "Pergeseran Dukungan Partai dan Capres Jelang Pendaftaran Capres dan Cawapres 2024" sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Jumat (20/10/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K.

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei teranyar dari Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa mayoritas publik optimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi, lapangan kerja, bisnis, teknologi, dan lain sebagainya.

“Kami tanya setuju/tidak setuju IKN mendorong pertumbuhan, mayoritas setuju dengan pendapat bahwa IKN mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk “Pergeseran Dukungan Partai dan Capres Jelang Pendaftaran Capres dan Cawapres 2024” sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Jumat.

Hasil survei mencatat sebanyak 58,4 responden menyatakan setuju bahwa pembangunan IKN mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan 28,7 persen lainnya menyatakan kurang/tidak setuju pembangunan IKN mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun sebanyak 13 persen sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Burhanuddin mengatakan bahwa dari 80,2 persen yang mengetahui rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan, sebanyak 56,2 persen, di antaranya menyatakan setuju.

Temuan survei pun memperlihatkan dukungan publik yang menyatakan setuju atas rencana pemindahan ibu kota ke IKN itu mengalami tren peningkatan.

”Ada peningkatan yang setuju, sebelumnya sebelum (sekitar) 48 persen di dua survei (pada) dua atau tiga tahun terakhir, sekarang 56,2 persen yang setuju,” ucapnya.

Berdasarkan wilayahnya, hasil survei mencatat bahwa di daerah-daerah yang dekat dengan DKI Jakarta maka tingkat kesetujuan publik atas pemindahan ibu kota ke IKN tampak kecil. Misalnya, DKI Jakarta (36 persen), Banten (38,3 persen), dan Jawa Barat (46,9 persen).

“Semakin jauh dari Jakarta ada kemungkinan semakin besar setuju,” ucap dia.

Adapun, lanjut dia, basis partai politik dengan tingkat persetujuan rendah atas dukungan pemindahan ibu kota ke IKN adalah basis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yakni di kisaran angka 30 persen.

“PKS dan PAN tingkat persetujuannya rendah ya (pemindahan ibukota) ke IKN, (basis partai) yang lain di atas 50 persen,” katanya.

Kemudian berdasarkan basis pemilih bakal calon presiden (capres), survei mencatat basis pemilih bakal capres Anies Baswedan yang paling kecil menyatakan setuju atas pemindahan ibu kota ke IKN yakni sebesar 42,2 persen, dari total basis 21,9 persen.

Sementara itu, 70,6 persen basis pemilih bakal capres Ganjar Pranowo menyatakan setuju atas pemindahan ibu kota ke IKN, dari total basis 34,5 persen. Adapun 53,8 basis pemilih bakal capres Prabowo Subianto menyatakan setuju atas pemindahan ibu kota ke IKN, dari total basis 37 persen.

Survei yang dilakukan pada 2 -10 Oktober 2023 itu dilakukan dengan populasi survei yang terdiri atas warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu, yakni mereka yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling yang diikuti sebanyak 1.200 responden dengan over sample di 12 provinsi, sehingga total sampel 4.300 responden. margin of error survei sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: KLHK pulihkan area tambang jadi lokasi ekowisata IKN