Konsultasi publik RPJPN 2025-2045 di Balikpapan

Balikpapan (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggelar konsultasi publik rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 bidang pendidikan di Balikpapan, Senin.

Pelaksana Tugas Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Didik Darmanto mengatakan pendidikan adalah sektor utama yang diharapkan bisa mewujudkan Visi Indonesia Emas yang menjadi tujuan RPJPN tersebut.

“Namun, pendidikan Indonesia memiliki berbagai tantangan, yaitu layanan pendidikan belum merata, kualitas pengajaran masih rendah yang berujung pada juga rendahnya kualitas lulusan, hingga prasarana pembelajaran digital belum memadai,” katanya.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 di Balikpapan diikuti ratusan peserta baik secara luring maupun secara daring. Peserta berasal dari unsur tokoh agama, budayawan, akademisi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan. Mereka berasal dari Kalimantan, Sulawesi dan Bali.

Baca juga: Bappenas: Indonesia teguhkan posisi sebagai negara maritim 2045

RPJPN 2025-2045 akan ditetapkan pada Oktober 2023 dan akan menjadi acuan pembangunan bagi pemerintahan terpilih berikutnya.

Turut hadir dalam acara itu, Direktur Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Prof Ahmad Suriansyah. Suriansyah mengatakan pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan model pendidikan berbasis inovasi, terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.

Guru atau pelaku penyelenggara pendidikan di tempat-tempat yang jauh, menurut guru besar dari kampus tertua di Kalimantan itu, diberi kebebasan berinovasi dan berimprovisasi dalam hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan kurikulum.

Sementara, penggiat pendidikan nonformal Siti Badariah, yang mendirikan taman bacaan masyarakat (TBM) di Kampung Tanjung Saleh di Kalimantan Barat, berharap pemerintah memberikan dukungan nyata terhadap gerakan literasi informal seperti yang dikerjakannya di Tanjung Saleh.

“Kampung baca kami ada di daerah yang sangat susah dijangkau, tidak ada listrik dan jaringan telepon. Tapi semangat kami besar. Program-program literasi tetap berjalan dengan baik. Kami berharap pemerintah mendukung pengadaan buku, membangun infrastruktur, dan lain-lain agar kegiatan literasi informal seperti yang kami lakukan bisa lebih berhasil,” kata Siti.