Tim PPS Kejagung RI tinjau lokasi pembangunan IKN bersama Kementerian PUPR

Samarinda (ANTARA) - Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Jaksa Agung Muda (JAM) Intel Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) bersama tim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kegiatan kunjungan lapangan tersebut dalam rangka pengamanan pembangunan strategis terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kaltim Toni Yuswanto di Samarinda, Rabu.

Ia menerangkan, kegiatan kunjungan dari Tim PPS Kejagung berlangsung selama dua hari, dimulai Senin (20/3) hingga Selasa (21/3), dengan hari pertama Tim yang di pimpin oleh Koordinator PPS pada Direktur D Intelijen Sumurung Simare Mare,  didampingi  Kasi D Intelijen Kejati Kaltim Adief Swandaru.

Toni mengatakan, tim bermula menuju ke Swiss Bel Hotel Balikpapan terlebih dahulu  guna melaksanakan ekspos/paparan kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR di IKN yang di pimpin Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kaltim  Rozali Indra Saputra.

Lanjutnya, setelah pemaparan di Swis Bel Hotel Balikpapan, tim terus melakukan peninjauan dengan mengunjungi  lroyek Jljalan Tol 3 B di Kariangau, kemudian ke  Bendungan Sepaku di Penajam Paser Utara (PPU), lalu ke Intake Bendungan Sepaku Sumbu Barat  yang  masuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

“Selanjutnya pada hari kedua, yakni hari Selasa (21/3) dilaksanakan Entry Meeting Proyek IKN di Swis Belhotel Balikpapan antara TIM PPS Kejaksaan Agung RI dengan Kementerian PUPR  dan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas,” jelas Toni.

Ia menyebutkan, penandatanganan tersebut  dibubuhkan oleh perwakilan kedua belah pihak, antara Kementerian  PUPR  yang diwakili Kepala Balai Peningkatan Jalan Nasional Provinsi Kaltim  Junaidi dengan perwakilan Kejagung  RI yang ditandatangani  Koordinator PPS pada Direktur D Intelijen Sumurung Simare Mare.

“Kejagung RI  memberikan dukungan penuh dalam proses Pembangunan Infrastruktur IKN baik di dalam KIPP maupun fasilitas penunjang sehingga seluruh ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang muncul dapat terselesaikan,” ujar Ketua Tim PPS Kejagung RI Sumurung Simare Mare melalui Kasi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto.

Disampaikannya, jika ada yang  menghambat proses pembangunan IKN, nantinya  dapat di carikan jalan keluar sehingga progres pembangunan IKN dan Infrastrukturnya berjalan sesuai dengan target, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu

Tambahnya, dengan adanya pengamanan terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayah IKN oleh Kejagung diharapkan permasalahan yang ada dapat teratasi, sehingga pembangunan sarana dan prasarana IKN dapat terselesaikan tepat waktu.

“Kejagung RI dan Kejati Kaltim terus aktif berpartisipasi dengan memberikan masukan dan memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang ada kepada Kementerian PUPR dalam melaksanakan proyek infrastruktur Ibu Kota Negara,” pungkas Toni.