Paser (ANTARA) - Aliansi Aktivis Paser, Kalimantan Timur, menggelar aksi demo menuntut keseriusan pemerintah daerah setempat dalam menangani peristiwa banjir yang melanda kecamatan Long Kali dan Muara Komam.
"Kami belum melihat keseriusan pemerintah dalam menangani banjir yang terjadi," kata Koordinator Aksi Achmad Rano di halaman Pemda Paser, Tanah Grogot, Senin.
Menurut Rano, pemerintah daerah tidak belajar dari peristiwa banjir pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan masalah banjir yang terjadi di Paser pernah menjadi isu nasional pada tahun 2021.
"Mengenai sebab banjir, sebenarnya sudah sering dibahas pada forum rapat dengar pendapat di DPRD dengan mengundang OPD terkait. Harusnya sudah ada penanganan serius sebelum terjadinya banjir," katanya.
Rano juga mempertanyakan lambatnya penanganan pemerintah daerah setempat terhadap dampak banjir ini.
"Mestinya sudah bisa memperkirakan dampak dan penanganannya karena pascabanjir besar tahun lalu, pemerintah daerah sudah melakukan maping atau mitigasi bencana," ucap Rano.
Pada aksi demo itu, Aliansi Aktivis Paser menyindir Bupati Paser yang ada di luar daerah ketika banjir merendam beberapa desa di Kecamatan Long Kali dan Muara Komam melalui poster bertuliskan #Rakyat Susah Bupati Keluar Daerah.
"Saya mengapresiasi Kapolres Paser dan Dandim, yang langsung turun ke lapangan memantau banjir dan memberikan bantuan," tutur Rano.
Sementara itu Sekda Paser Katsul Wijaya yang datang menemui pendemo mengatakan bahwa salah satu faktor banjir yang terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi selama sepekan terakhir.
Menurutnya, meluapnya air sungai Telake di Long Kali juga bisa diakibatkan kegiatan pembukaan lahan di daerah atau wilayah perbatasan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara. Sementara masalah wilayah perbatasan itu sendiri belum selesai.
" Ya, kita lihat nanti, jika memang aktivitas berada di wilayah kita, tentu pemda akan melakukan upaya pengendalian, tetapi jika ternyata ada di wilayah kabupaten lain, tentu ada kendala yang dihadapi sementara dampaknya mengakibatkan air permukaan Sungai Telake yang melintas beberapa desa menjadi naik," ujarnya.
Setelah berorasi di Halaman Pemda, kemudian aksi demo dilanjutkan di Gedung DPRD Paser.
Di DPRD, para pendemo ditemui salah seorang humas Sekretariat Dewan.
Para pendemo ini mendesak DPRD untuk memanggil pihak pihak yang tergabung dalam Forum CSR terkait anggaran perusahaan yang disumbangkan melalui form tersebut agar jelas peruntukannya karena banjir terjadi juga akibat hutan yang beralih fungsi menjadi lahan produksi.
"Perlu juga DPRD Paser memanggil pihak KPHP Kendilo agar mendengar langsung berapa luas hutan yang ada di Kabupaten Paser yang dialihfungsikan," ucap Achmad Rano.
