Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan konsep ekonomi biru atau blue economy dalam rangka mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah.
"Konsep blue economy ini artinya menciptakan produk kelautan dan perikanan nir limbah atau zero waste," kata Gubernur Kaltim Isran Noor dalam keterangan resmi di Samarinda, Senin.
Menurut dia, kegiatan usaha nihil limbah akan semakin memperkuat pengelolaan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Selain itu, konsep tersebut dinilai lebih produktif dan berwawasan lingkungan, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, lanjut Isran, dalam upaya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, maka harus mampu memacu peningkatan produksi.
Terlebih, ujarnya, saat ini permintaan produk kelautan cukup besar, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun kebutuhan pasar internasional.
"Terutama nantinya untuk kebutuhan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kaltim," katanya.
Diakui orang nomor satu "Benua Etam" --sebutan Kaltim-- ini, komoditi perikanan yang bernilai ekonomi tinggi yang harus dikembangkan potensial di daerah.
Seperti dari sektor budi daya berupa udang windu, kerapu, rumput laut, nila, mas, lele, patin, dan bandeng, sedangkan perikanan tangkap diarahkan pada komoditi yang menjadi permintaan pasar, antara lain kakap, kepiting, bawal putih, dan udang.
"Potensi kelautan dan perikanan kita sangat besar bila dikelola secara baik dan profesional maka akan berkesinambungan hasilnya," ungkap Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini.
Ekonomi biru, kata Isran, untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan
"Kalau hutan kita sudah berkontribusi besar penurunan emisi. Kini giliran kelautan dan perikanan yang dilakukan nihil limbah," ungkap mantan Bupati Kutai Timur ini.
