Samarinda (ANTARA Kaltim) - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur membentuk tim khusus untuk memantau perkembangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, dengan terus bergulirnya perubahan data pemilih yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota setempat.
Ketua DPW PPP Kaltim Rusman Ya'qub di Samarinda, Rabu, mengatakan carut marutnya daftar pemilih untuk Pemilu 2014 bukan hanya meresahkan partai secara nasional, namun di daerah pun ikut terkena imbasnya, sehingga harus diupayakan solusi dan antisipasinya terutama untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan politik.
"Kami memang masih melakukan konsolidasi dan menunggu arahan dari DPP terkait persoalan DPT, namun sebagai antisipasi awal kami tetap bergerak dengan membentuk tim untuk melakukan pengawasan terkait data pemilih yang seringkali terjadi perubahan," jelas Rusman Ya'qub.
Menurut Rusman, persoalan DPT bukan merupakan hal yang baru di setiap pemilu baik kepala daerah maupun pemilu legislatif sejak era reformasi.
Namun, katanya, dalam perjalanannya persoalan data kependudukan tersebut tidak pernah tuntas dan terkesan memang sengaja dibiarkan.
Sehingga, lanjut dia, dengan situasi dan kondisi tersebut menimbulkan persepsi yang negatif di tataran partai politik, utamanya mengarah pada indikasi kecurangan oleh partai yang mempunyai kekuasaan.
"Di negara lain persoalan kependudukan bisa terselesaikan dengan tuntas, pertanyaannya kenapa di negara kita tidak bisa, dan parahnya kondisi seperti ini berlangsung terus-menerus di sepanjang pemilu yang ada di Indonesia," kata anggota DPRD Provinsi Kaltim itu.
Menurut Rusman, sudah seharusnya semua partai politik belajar dari pengalaman soal carut marutnya DPT ini, dan tidak hanya terkonsentrasi pada substansi pengawasan pada saat pemungutan suara.
Karena, kata Rusman, imbas dari carut marutnya DPT ini bisa memengaruhi hasil dan harapan terwujudnya pemilu yang jujur dan adil (jurdil), sebagaimana aspirasi yang diamanatkan kepada partai politik pada era reformasi.
"Terus terang PPP dari awal berkomitmen untuk menciptakan terwujudnya pemilu yang jurdil, tapi harapan tersebut tidak pernah terwujud dengan adanya siasat politik, seperti halnya carut marutnya penetapan DPT di setiap pelaksanaan pemilu," tegas Rusman.
Solusi dari pemerintah terkait penggunaan E-KTP sebagai kartu pemilih untuk Pemilu 2014, menurut Rusman, juga mempunyai titik lemah terjadinya pemilih ganda seperti halnya DPT yang ditetapkan oleh KPU.
"Sejauh ini belum ada alat yang bisa mendeteksi adanya KTP ganda, sehingga belum bisa dipastikan E-KTP dan lain sebagainya bisa menjadikan solusi," tegas Rusman. (*)
