Legislator Kaltim prihatin ada SMA hanya punya satu ASN

Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir (Antara/ Ho dokumentasi pribadi,)

Dalam hal ini, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita sama-sama membangun daerah, membangun negeri ini agar lebih maju

Samarinda (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kaltim Sutomo Jabir mengaku prihatin terhadap dunia pendidikan di provinsi ini, karena ada salah satu sekolah tingkat atas yang hanya memiliki satu Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga hal ini berdampak pada peningkatan SDM masyarakat.

"Ada hal yang membuat saya miris, yakni SMAN 1 Karangan di Kabupaten Kutai Timur, hanya memiliki satu ASN. ASN itu adalah Kepala SMAN 1 Karangan. Kalau jumlah tenaga pendidik dan kependidikan saja minim, tentu sulit bicara kualitas," ujar Jabir dihubungi, Kamis.

Padahal, putra putri bangsa yang tinggal di pedesaan dan kawasan terpencil memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan berkualitas, karena pendidikan yang berkualitas akan berimplikasi pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang andal.

Di Kecamatan Karangan tersebut terdapat tujuh desa, sehingga paling tidak putra-putri dari tujuh desa itu yang akan menimba ilmu di sekolah negeri ini, namun sayangnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini sangat minim.

Sebanyak tujuh desa di Kecamatan Karangan itu adalah Desa Baay, Batu Lepoq, Karangan Dalam, Karangan Hilir, Karangan Seberang, Mukti Lestari, dan Desa Pengadan.

Ia berharap kepada instansi dan pihak terkait di daerah ini memberikan perhatian khusus kepada sekolah tersebut, sehingga kelak anak-anak di perdesaan juga bisa merasakan pendidikan lebih layak.

"Dalam menghadapi berbagai kompleksitas kehidupan di era serba mesin dan serba canggih sekarang, SDM merupakan faktor utama yang harus diperhatikan, namun untuk di kawasan itu, bagaimana kita mau bicara peningkatan SDM jika jumlah tenaga pendidik dan kependidikan saja minim,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk sama-sama mengatasi persoalan tersebut, baik dirinya sebagai wakil rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim yang memiliki wewenang langsung, maupun pihak swasta juga memiliki peran untuk memajukan pendidikan.

"Dalam hal ini, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita sama-sama membangun daerah, membangun negeri ini agar lebih maju," ucap Jabir dari dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini. (Ghofar/ Adv/ DPRD Kaltim)