Penajam (ANTARA Kaltim) - Ratusan kontraktor lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terpaksa gulung tikar, karena sudah tidak mampu lagi bersaing dengan kontraktor luar baik dalam pengadaan barang dan jasa maupun proyek fisik.
Ketua Asosiasi Kontraktor Lokal, Syarifuddin HR, Kamis (12/9) menjelaskan, ada sekitar 400 kontraktor lokal yang pernah melaksanakan proyek di daerah itu namun saat ini, hanya tersisa sekitar 50 persen.
"Kalau kami hitung, ada sekitar 200 kontraktor yang sudah gulung tikar, terutama dari Babulu, Sepaku dan Waru. Penajam pun juga ada yang sudah yang gulung tikar,†katanya.
Selain karena persaingan dalam lelang elektronik kondisi yang dialami kontraktor lokal itu juga kata Syarifuddin persyaratan dalam pelelangan dinilai cukup memberatkan kontraktor lokal.
Dimana kata dia, syarat kontraktor harus memiliki IMB pada saat mengikuti lelang. Belum lagi tenaga ahli yang dimiliki juga harus mumpuni.
“Padahal, kontraktor luar yang biasa mengikuti lelang dengan mengikutsertakan sejumlah tenaga ahli mereka sebagai persyaratan. Tapi waktu mengerjakan proyek, tenaga ahli mereka juga tidak kelihatan di lapangan. Apalagi proyek fisik hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ikut, karena persyaratannya bikin pusing,†jelasnya.
Selain itu tambah Syarifuddin, lambatnya proses lelang yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui ULP juga menjadi pemicu banyaknya kontraktor lokal yang gulung tikar.
"Beban yang harus ditanggung kontraktor lokal cukup besar, karena harus memberikan gaji kepada karyawan sementara proyek tidak kunjung dilelang," katanya.
"Puluhan proyek pengadaan terutama di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan (DP3K), sampai sekarang belum dilakukan pelelangan. Padahal waktu yang tersisa sudah sangat mepet, sehingga dikhawatirkan tidak akan dilakukan pelelangan sampai akhir tahun,†ujarnya.
Menurut Syarifuddin, pihaknya sudah sering melakukan upaya mendesak para SKPD untuk melakukan pelelangan, namun tidak pernah ditanggapi dan menurut informasi kata dia, banyaknya proyek yang tidak dilelang disebabkan, besarnya defisit dalam APBD murni sehingga harus dikurangi pada saat APBD Perubahan. (*)
