Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya menggali informasi permasalahan BPJS Kesehatan di Kabupaten dan Kota di wilayah setempat dengan melaksanakan rapat koordinasi.
Rakor dengan agenda membahas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan di Provinsi Kaltim tahun 2022, serta evaluasi permasalahan di kabupaten/kota se Kaltim dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Sa'bani di Hotel Four Points Balikpapan, Senin (8/11).
Sa'bani berharap Rakor mampu menggali permasalahan-permasalahan BPJS Kesehatan di kabupaten/kota, sehingga ditemukan solusinya, termasuk bagaimana mekanisme mencapai target Rasio Health Coverage lebih tingggi.
"Target kita kan paling tidak 99 persen, yang dilayani lebih banyak di sektor formal maupun nonformal," kata Sa'bani.
Khusus nonformal atau karyawan swasta. Dimasa pandemi COVID-19 berdampak tidak mampu membayar dan tentu menjadi masalah.
Selain swasta, lanjut Sa'bani, Pemprov Kaltim juga ada mengcover beberapa pembiayaan BPJS Kesehatan untuk masyarakat, termasuk kabupaten dan kota.
"Melalui Rakor BPJS ini bisa di evaluasi kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pelayanan kesehatan terkait kewajiban dengan BPJS Kesehatan ini," tandasnya.
Sa'bani meyakini target-target dapat tercapai dan semuanya lancar kedepanya. Karena, mungkin masih ada masalah-masalah kecil dilapangan yang perlu dituntaskan.
"Rakor ini menjadi kesempatan kita mulai menjelang akhir tahun 2021 ini, sehingga tahun depan semuanya berjalan dengan baik," pesan Sa'bani.
Usai pembukaan, dilanjutkan paparan materi usulan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Kaltim oleh Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Samarinda.
Kemudian presentasi alokasi jatah kabupaten dan kota se Kaltim tahun 2022 oleh Kadis Sosial Provinsi Kaltim, dilanjutkan paparan Implementasi JKN dan upaya mewujudkan UHV Provinsi Kaltim oleh Kadis Kesehatan Provinsi Kaltim.
