Samarinda (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur merangkul mitra kerja dan pengelola program untuk menyukseskan program-program Bangga Kencana di daerah itu.
“BKKBN Kaltim tidak bisa sendiri bekerja dalam melaksanakan program Bangga Kencana ,tetapi harus bekerjasama dan bersinergi dengan beberapa institusi dan organisasi profesi, PKK,IDI,IBI,TNI dan para kader untuk penguatan di lapangan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Muhammad Edi Muin,usai pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan di Samarinda, Kamis (18/2).
Ia mengatakan Rakoor ini bertujuan untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan menyusun strategi kedepan bersama mitra BKKBN serta para pengelola KB di Kabupaten/kota.
“Tahun ini BKKBN diberi tanggung jawab oleh Bapak Presiden untuk pencegahan dan penurunan angka stunting,” katanya.
Lanjut Edi Muin jadi angka stunting harus diminimalisir, termasuk pernikan anak atau usia dini yang bisa menyebabkan anak stunting . Berdasarkan data di Provinsi Kaltim perkawinan usia anak berkisar 11 persen sehingga harus diturunkan.
Oleh karena itu BKKBN dan Kemenag menyusun strategi ,bekerjasama melalui Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi perkawinan usia anak.
Selain itu BKKBN melalui para PLKB dan kader mengawal ibu hamil untuk memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi sehingga janin yang akan dilahirkan sehat dan tidak stunting.
Pada kesempatan itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim ,Jauhar Efendi menambahkan sebenarnya kasus stunting ada dimana-mana di Kabupaten/kota di Kaltim dan awalnya ditemukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Yang terpenting bagaimana kesadaran kita untuk tumbuh kembang anak dari usia kehamilan sampai 1000 hari kelahiran merupakan masa keemasan yang harus diperhatikan gizinya,” katanya.
Sementara terkait program keberhasilan BKKBN Provinsi Kaltim, Jauhar menilai cukup berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk.
Diakuinya bahwa persoalan Keluarga Berencana penting, baik sejak masa pemerintahan dulu maupun sekarang dalam mengendalikan penduduk.
Menurutnya laju pertumbuhan penduduk Kaltim masih dibawah rata-rata nasional yakni 0,21 pertahun, meski demikian penduduk Kaltim sedikit dibanding provinsi lain bukan berarti tidak dikendalikan.
“Kita menginginkan disamping pertumbuhan penduduknya terjaga juga kualiatas penduduk mengalami peningkatan dari waktu ke waktu,” katanya.
Lanjut dia Pemerintah Provinsi Kaltim menginginkan penduduknya bertambah dan berkualitas serta memiliki daya dukung seperti disektor pertanian, peternakan, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya.
“Jika Kaltim bisa swasembada maka tidak perlu mendatangkan kebutuhan dari daerah lain, sehingga anggaran dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur,”tutup Jauhar.
