Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Biro Humas kembali menggelar kegiatan kunjungan jurnalistik untuk ke enam kalinya dalam rangka menyebarkan informasi program pengurangan emisi karbon berbayar Forest Carbon Partnership Fasilitas (FCPF) Carbon Fund guna menambah pengetahuan dan menyadarkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam menjaga hutan.
"Biro Humas Provinsi Kaltim akan mengawal publikasi bersama media massa terkait pelaksanaan program pengurangan emisi karbon berbayar Forest Carbon Partnership Fasilitas (FCPF) Carbon Fund 2020-2024," kata Plh Kepala Biro Humas Setprov Kaltim Andik Riyanto saat melepas kunjungan jurnalistik FCPF Carbon Fund, di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (14/11).
Ia mengatakan dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan bersama para pakar sehingga para jurnalis dapat informasi yang valid terkait FCPF Carbon Fund. Silahkan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber dan melihat langsung kondisi di lapangan.
"Para jurnalis silahkan menggali informasi dengan pakar dan melihat fakta di lapangan tujuannya agar tidak salah mendeskripsikan. Apa yang dilihat dan data yang didapat hendaknya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat," katanya.
Andik menambahkan ada tujuh jurnalis lokal dan nasional yang mengikuti kunjungan lapangan ke Desa yang memiliki hutan di antaranya Desa Muara Adang, Desa Modang, dan Desa Lolo di Kabupaten Paser.
Sementara Akhmad Wijaya dari Yayasan Bioma yang dulunya konsultan FCPF Carbon Fund mengatakan Desa Muara Adang dan Desa Modang menjadi sasaran kunjungan karena adanya komitmen masyarakat menjaga tutupan hutannya dan terpilih menjadi Program Kampung Iklim (Proklim).
"Masyarakat sudah lama menjaga hutan untuk keberlangsungan hidup, meskipun tutupan hujannya tidak seluas desa Proklim lain, tapi ada kesadaran masyarakatnya cukup bagus," katanya.
Desa Muara Adang lanjut dia merupakan desa koservasi cagar alam dan merupakan Proklim di areal konservasi serta karesteritik hutan pesisir atau mangrove dan hutan galam.
Menurutnya masyarakat setempat sengaja memelihara hutan galam karena selain bermanfaat untuk konstruksi kayu tapi juga untuk budidaya madu.
Sedangkan Desa Modang yang juga menjadi sasaran kunjungan karena ada kawasan hutan dan areal penggunaan lain (APL). "Terpenting ada inisiatif desa bersama Dinas Lingkungan Hidup Paser di sebagian luas APL menetapkan Taman Kahati atau Keanekaragaman Hayati, " ujarnya.
Seperti diketahui bahwa FCPF Carbon Fund merupakan program pengurangan emisi karbon berbayar kerjasama Pemerintah RI dengan Bank Dunia.
Provinsi Kaltim terpilih menjadi daerah pelaksanaannya di 150 desa yang masih memiliki tutupan hutan baik. Dari target 150 desa sepanjang perkembangannya meningkat menjadi 166 desa berkomitmen melaksanakan FCPF Carbon Fund.
Indonesia ditargetkan oleh Bank Dunia mengurangi emisi karbon 22 juta ton karbon dengan kompensasi USD 110 juta.
