Paser (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser meminta kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan anggaran kerja qsama dengan media online dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Paser Budi Santoso mengatakan media massa baik cetak maupun media online adalah mitra pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan maupun keberhasilan pembangunan, keduanya harus diperlakukan sama.
"Pemerintah daerah yang diwakili Dinas Kominfo punya tanggung jawab membina media-media lokal agar bisa berkembang. Sekda sebagai ketua TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) harus lebih memerhatikan itu," kata Budi usai rapat konsultasi membahas KUA PPAS Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 antara Komisi III dengan Dinas Kominfo Kamis (12/11/2020).
Dalam rapat pembahasan tersebut diketahui bahwa anggaran untuk kegiatan publikasi dengan media online di Kabupaten Paser tidak dialokasikan, padahal tahun tahun sebelumnya selalu ada.
"Bagaimana mungkin Kabupaten Paser bisa diketahui oleh masyarakat daerah lain jika kita minim menginformasikan tentang daerah melalui media. Sementara anggaran untuk publikasi itu nol," terang Budi.
Bagi dia pembangunan menara telekomunikasi sama pentingnya dengan publikasi pembangunan daerah.
"Buat apa kita bangun jaringan, buat apa kita bangun menara kalau penyebaran informasi ini tidak bisa maksimal," katanya.
Saat ini DPRD dan Pemkab Paser masih membahas KUA-PPAS, sebelum nantinya disahkan menjadi APBD tahun 2021
"Mudah-mudahan bisa, inikan masih semi (belum penetapan APBD). Saya rasa sebelum nota itu masuk kemungkinan bisa dialokasikan anggaran kerjasama," ucap Budi.
Menurutnya paling tidak melalui kemitraan dengan media, informasi pembangunan, atau informasi seperti pengembangan pariwisata di Paser dapat diketahui secara luas.
"Saya minta Pemerintah Kabupaten Paser tetap menganggarkan untuk media online pada APBD 2021, " katanya.
Sementara rapat konsultasi tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Paser Edwin Santoso, dihadiri Wakil Ketua Komisi III Basri dan beberapa anggota lainnya. Selain itu juga dihadiri dari Pemerintah daerah di antaranya perwakilan dari Bappedalitbang.
