Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mendorong pemerintah melakukan realokasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari sisi penawaran diarahkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat atau sisi permintaan.
“Sampai akhir tahun ini perlu ada pengalihan dari supply side (penawaran) kepada demand side (permintaan) karena ada kebijakan supply side yang belum dibutuhkan,” katanya dalam diskusi daring Infobank di Jakarta, Selasa.
Misalnya, lanjut dia, alokasi anggaran untuk penjaminan kredit sampai Rp1 triliun yang dinilai belum banyak diserap karena kondisi pandemi COVID-19.
Ia menilai alokasi untuk penjaminan kredit baru banyak dibutuhkan pada pertengahan tahun 2021.
Aviliani menjelaskan pengalihan dana itu bisa tujukan kepada pekerja informal dengan penghasilan di bawah Rp5 juta.
“Di sektor formal ini banyak sekali tapi belum terdeteksi dari sisi data,” imbuhnya.
Adapun data yang bisa dijadikan acuan, lanjut dia, salah satunya data perdesaan karena pemerintah menyalurkan dana desa.
“Masyarakat di desa akan terlihat mana orang miskin, mana yang tetap berjalan usahanya, kalau data itu bisa dipakai, otomatis demand side ini bisa cepat, kecepatan demand side ini akan menumbuhkan supply side,” katanya.
Selain alokasi untuk penjaminan, ia juga menjelaskan alokasi anggaran untuk pajak impor yang dibayarkan pemerintah juga perlu dialokasi untuk keperluan mendorong daya beli.
Pemerintah menganggarkan alokasi biaya penanganan COVID-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun dan dari jumlah itu, per 2 September 2020 sudah terealisasi mencapai Rp237 triliun.
