Samarinda (ANTARA) - DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi segera mencarikan solusi dampak sosial dan ekonomi terkait pemberlakuan kebijakan terkait penanganan COVID-19 di daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub kepada awak media di Samarinda, Jumat mengatakan sudah lebih dari sepekan pemerintah daerah telah memberlakukan pembatasan aktifitas sosial masyarakat dalam rangka pencegahan virus yang telah menyebar keseluruh belahan dunia tersebut.
Oleh sebab itu, pemerintah harus cepat tanggap dengan gejala penurunan sosial dan ekonomi akibat wabah corona tersebut.
“Terutama sektor masyarakat yang paling rentan kena dampak physical distancing yakni, pedagang asongan, ojol, buruh harian, sopir, bahkan orang yang dirumahkan bisa jadi pengangguran,” beber Rusman.
Namun hingga saat ini, lanjut Rusman pihaknya belum mendapat rencana aksi secara detail dari Pemerintah Provinsi Kaltim, terkait dengan kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.
“Ini yang lagi kami pikirkan di DPRD. Ketika diambil kebijakan, kemudian muncul status karantina lokal, apalagi presiden sudah menaikkan berskala besar,” imbuhnya.
Anggota DPRD Kaltim, Ismail menambahkan bahwa status karantina kesehatan yang berwujud pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) faktanya adalah merumahkan masyarakat.
Dengan begitu ketika orang dirumahkan, tidak ada pilihan bekerja, terlebih dampaknya kepada pekerja konvensional yang mesti berhadapan dengan produksi langsung.
“Konsekuensinya memang harus ada insentif. Ini yang sekarang kami rumuskan bersama Pemprov, tapi saat saat ini usulan tak kunjung ada dari Pemprov Kaltim,” jelas Ismail.
Ismail, juga menyayangkan sejumlah kebijakan dari pemerintah pusat, seperti halnya keringanan pembayaran rekening listrik dan air bersih khususnya masyarakat kecil, faktanya juga belum bisa diterapkan di daerah.
***2***
