Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 27 Mei dijadwalkan menyerahkan hasil rekam data Kartu Tanda Penduduk elektronik kepada tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur.
"Penyerahan e-KTP ini akan dilakukan secara simbolis bersamaan dengan rapat kerja bupati dan wali kota se-Kaltim di Kota Tarakan pada 27 Mei 2012," kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim H Irianto Lambrie di Samarinda, Rabu.
Sedangkan tujuh daerah yang dijadikan prcontohan adalah Kota Samarinda, Tarakan, Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau, Nunukan dan Kabupaten Malinau.
Penyerahan rekam data tanda penduduk elektronik tersebut dilakukan karena ketujuh daerah itu dinilai berhasil menyelesaikan program e-KTP nasional per 30 April 2012.
Tujuh daerah tersebut akan dijadikan sebagai kabupaten atau kota percontohan dalam penyelesaian e-KTP tahap pertama di Kaltim karena dapat menyelesaikan tepat waktu.
Sebenarnya, kata Irianto, kehadiran Mendagri ke Kaltim, bukan berkaitan dengan penyerahan e-KTP, melainkan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI.
Pada 27 Mei dia dijadwalkan mengunjungi daerah perbatasan di Utara Provinsi Kaltim terkait dengan rencana pembangunan di kawasan itu.
Namun karena saat itu kebetulan ada rapat bupati dan wali kota sehingga Mendagri akan menyempatkan hadir pada kegiatan itu, yakni pada malam hari.
Pelaksanaan program e-KTP di Kaltim, khususnya yang terkait dengan rekam data penduduk sebagian besar tercapai sesuai target.
Untuk itu, Mendagri Gamawan Fauzi yang merupakan penggagas program ini bersedia hadir untuk menyerahkan kepada bupati dan wali kota yang dijadikan percontohan pelaksanaan e-KTP tahap pertama.
Mekanisme penetapan kabupaten dan kota percontohan adalah bupati atau wali kota diminta membuat pernyataan bahwa pelaksanaan e-KTP di daerahnya tuntas sesuai target yang ditetapkan.
Guna mencapai keberhasilan daerah dalam penuntasan pembuatan e-KTP, maka Pemprov Kaltim juga terus mendorong dan membantu sebisanya agar perjalanan program itu bisa lancar.
Misalnya, beberapa waktu lalu pihaknya memfasilitasi Pemkot Samarinda saat melakukan rekam data di Kantor Gubernur Kaltim dengan menggunakan peralatan bergerak atau mobil perekam data karena saat itu sebagian besar PNS belum membuat e-KTP. (*)
Mendagri Akan Serahkan s-KTP di Kaltim
Rabu, 2 Mei 2012 14:54 WIB