Samarinda (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun anggaran 2018, melakukan rapat perdana terkait rencana kerja Pansus.
Ketua Pansus LKPj, DPRD Kaltim Dahri Yasin dalam rapat mengatakan, sebelum pansus bekerja lebih jauh harus terlebih dahulu merumuskan perencanaan kerja ke depan. "Jadi kami bisa membahas jadwal kerja,” ujarnya.
Beberapa agenda telah disepakati dalam rapat tersebut, seperti rencana kunjungan kerja pansus ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan konsultasi awal. “Sebelumnya, tim lebih dulu akan melakukan kajian terhadap laporan APBD 2018 dan Lapora Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI,” sebut Dahri.
Hal tersebut dilakukan Pansus guna menjadi catatan penting untuk dikonsultasikan ke Kemendagri. Khususnya kinerja-kinerja Pemprov Kaltim yang masuk dalam catatan evaluasi BPK RI. “Karena itulah tupoksi dari Pansus LKPj ini. Poin-poin pentingnya seperti apa, akan kita bahas lebih lanjut denga SKPD terkait,” jelas Politikus Golkar ini.
Selanjutnya, pansus sebut Dahri juga akan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa proyek pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD 2018. Seperti beberpa proyek MYC, hingga evaluasi kinerja dari perusda.
"Tetap kita juga akan menyesuaikan jadwal kegiatan dewan yang telah disusun di Badan Musyawarah (Banmus). Selain itu, dewan juga harus segera membahas KUPA 2019. Karena keterbatasan waktu itu, pansus ini harus bekerja maksimal," tutup dahri didampingi sejumlah anggota pansus lainnya.
