Pemerintah Kampung Diminta Utamakan Skala Prioritas Pembangunan

Laham, (Antaranews Kaltim) Pemerintah Kampung yang tersebar di Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, dalam merencanakan pembangunan diminta mengutamakan hal yang menjadi prioritas dan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat luas.

"Mengapa ini harus menjadi penekanan, supaya anggaran yang masuk ke kampung baik dari Alokasi Dana Kampung (ADK), Bantuan Keuangan (Bankeu), maupun Dana Desa (DD) manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Ubang Nyau di Laham, Selasa.

Sehari sebelumnya, saat menjadi narasumber Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) se-Kecamatan Laham yang dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), camat, petinggi (kepala desa), dan beberapa aparatur kampung se-Kecamatan Laham, Ubang menyatakan bahwa anggaran untuk semua kampung tahun ini total Rp187,48 miliar.

Anggaran sebesar itu, lanjut Ubang, berasal dari pos ADK Kabupaten Mahulu senilai Rp90 miliar, pos Bankeu senilai Rp25 miliar, dan melalui pos DD tercatat Rp72,48 miliar.

Anggaran sebesar itu jika dihitung merata, maka akan diperoleh angka Rp3,7 miliar per kampung. Nilai sebesar inilah yang harus digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat umum dan wajib dipertanggungjawabkan agar petinggi dan aparaturnya tidak tersandung masalah hukum.

Begitu pula dengan rencana kerja untuk tahun 2020 yang saat ini dilakukan Musrenbang tingkat kecamatan, juga harus berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan tema pembangunan Pemkab Mahulu tahun 2020, yakni untuk peningkatan ekonomi berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa dalam Musrenbang ini dihadiri sejumlah OPD sehingga menjadi kesempatan bagi perwakilan kampung untuk mengusulkan apa saja kegiatan prioritas sesuai dengan teknis OPD, misalnya terkait pembentukan kelompok sadar wisata, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan air bersih, dan usulan lainnya.

"Di antara tujuan Musrenbang ini adalah jangan sampai terjadi dobel anggaran dalam satu kegiatan, misalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang sudah dianggarkan dari pemerintah kampung, ternyata dari APBD Mahulu juga menganggarkan. Ini juga menjadi momentum penting untuk mengusulkan biaya pembangunan ke OPD," ucap Ubang.

Ia melanjutkan, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan sesuai dengan tema pembangunan 2020 antara lain memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

"Menggali dan mengembangkan produk unggulan kampung atau antarkampung, peningkatan pendapatan asli kampung, pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), pengadaan saprodi pertanian, pengembangan kawasan kampung, dan sejumlah kegiatan lain yang sesuai dengan prioritas masyarakat kampung," kata Ubang.(*)