Ujoh Bilang (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, minta Tim Teknis Gerbangmas yang selama ini mendampingi pemerintah kampung dalam pengelolaan anggaran, memperkuat data sebagai bukti hasil kinerja.
"Anggaran yang masuk ke kampung selama ini besar, jadi tim teknis harus mengumpulkan data apa saja yang berhasil dibangun, baik pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, pemberdayaan, dan kegiatan lainnya," ujar Plt Kepala DPMK Kabupaten Mahulu, Ubang Nyau di Ujoh Bilang, Minggu.
Tingginya anggaran yang masuk ke kampung diyakini berimbas pada intensitas kegiatan yang dikelola pemerintah kampung (desa) bersama masyarakatnya, sehingga publik perlu mengetahui data riil tentang jenis kegiatan yang telah dilakukan, baik terkait pengembangan ekonomi, pemberdayaan dan lainnya.
Ia menyebutkan, tahun 2018 saja anggaran yang masuk ke 50 kampung di Mahulu mencapai Rp159,56 miliar. Anggaran sebesar itu terbagi dari tiga pos, yakni pos Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp88,59 miliar, Bantuan Keuangan (Bankeu) Rp15 miliar, dan Dana Desa (DD) Rp56,36 miliar.
Kemudian pada 2019 ini anggarannya meningkat lagi yang nilainya menjadi Rp187,48 miliar, yakni untuk pada ADK) senilai Rp90 miliar, Bankeu sebesar Rp25 miliar, dan DD) dengan nilai Rp72,48 miliar. Untuk ADK dan Bankeu berasal dari APBD Mahulu, sementara DD berasal dari APBN.
Bahkan, lanjut Ubang anggaran untuk kampung tahun ini ditambah lagi Rp16 miliar pada pos ADK, sehingga khusus ADK naik menjadi Rp106 miliar. Ini berarti total anggaran yang masuk ke 50 kampung di Mahulu pada 2019 totalnya naik menjadi Rp203,48 miliar.
Anggaran sebesar itu jika dibagi rata, maka tiap kampung memperoleh rata-rata Rp4 miliar, namun pembagiannya tidak langsung rata karena mengacu pada empat formulasi. Uang tersebut dinilai besar untuk ukuran kampung.
Untuk itu, perlu dipublikasikan apa saja yang berhasil dikerjakan dari anggaran yang masuk, karena peruntukan anggaran itu banyak, seperti untuk penghasilan tetap, operasional, insentif, pembangunan, dan pemberdayaan, sehingga publik mengetahui hasil kinerja kampung.
Sementara itu, Koordinator Tim Teknis Gerbangmas - Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri (P2MKM) Mahulu, Beny Arianto mengatakan, terhadap tugas yang diberikan tersebut, pihaknya kemudian langsung memilah per jenis kegiatan supaya mudah dipahami publik ketika data tersebut dikeluarkan.
"Sebenarnya data sudah ada di aplikasi Siskeudes, cuma masih terpencar per kampung, sehingga perlu dipilah lagi. Misalnya khusus untuk pelatihan totalnya berapa, pembangunan kantor desa, semenisasi jalan, semenisasi gang, pembukaan lahan pertanian, operasional kampung, dan lainnya," ucap Beny.
