Samarinda (Antaranews Kaltim) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur bersiap menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) guna membahas program pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berikut kelurahan.
"Rencananya Rakernis yang melibatkan pihak terkait di tingkat kabupaten/kota mendatang akan digelar pada 27 Februari 2018, di aula DPMPD Kaltim, Jl MT Haryono Samarinda," ujar Kepala DPMPD Provinsi Kaltim M Jauhar Efendi di Samarinda, Rabu.
Didampingi Riani Tisnadewi selaku Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Jauhar melanjutkan bahwa rakernis hanya dilaksanakan di tinggkat provinsi, tidak seperti biasanya yang secara bergiliran per tahun digelar di kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tuan rumah rapat kerja.
Meski tidak digelar di kabupaten/kota secara bergantian, namun hal yang terpenting dari kegiatannya adalah pihak terkait di kabupaten/kota dapat memahami program bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan, terutama mengenai arah kebijakan tahun anggaran 2018 serta rencana kegiatan 2019.
Selain itu, lanjutnya, dari kegiatan ini diharapkan terjadi sinergitas kegiatan di daerah dengan kebijakan oleh pemerintah pusat, sehingga setelah pertemuan, maka daerah bisa menyesuaikan program kegiatan yang dirancang dengan tetap menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
"Rakernis sekaligus akan menjadi sarana penting menyampaikan kebijakan nasional yang harus diinformasikan secara berjenjang di daerah. Sebagai contoh, terkait peniadaan lomba desa/kelurahan tingkat regional karena bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2018," katanya.
Ia menyatakan bahwa rakernis mendatang juga akan dimanfaatkan untuk meluruskan informasi kesimpangsiuran tidak digelarnya lomba desa/kelurahan, sehingga di tingkat kabupaten/kota bisa memahami dengan harapan informasi ini diteruskan hingga kecamatan dan desa.
Menurutnya, meski pemenang lomba desa/kelurahan tingkat provinsi tidak melanjutkan lomba di tingkat regional, namun ia berharap mereka tetap berlaga maksimal di tingkat provinsi karena semangat lomba merupakan bagian pembinaan peningkatan kapasitas desa dan kelurahan.
Melalui rakernis, lanjutnya, juga akan dijadikan momentum untuk mencocokkan data dari kabupaten/kota, karena kecenderungan selama ini jika pihaknya ke kabupaten/kota, pihak yang didatangi sering belum bisa memberikan data maksimal.
"Dengan duduk bersama dalam rakernis, maka selain menyesuaikan data sebagai kebijakan pembangunan juga untuk menyesuaikan program. Apalagi kebijakan pusat sudah sampai ke provinsi sehingga tinggal menyelaraskan dan menginformasikan kepada kabupaten kota," tuturnya. (*)
