Long Iram (ANTARA Kaltim) - Pembangunan dermaga kawasan ekonomi di Desa Anah, Kecamatan Long Iram, Kutai Barat, Kalimantan Timur, disarankan ditambah plengsengan fleksibel mengingat ketinggian air Sungai Mahakam yang selalu mengalami pasang surut.
"Alhamdulillah pembangunan dermaga apung ini sudah selesai dan plengsengan utama juga sudah, jadi tinggal menambahkan plengsengan yang fleksibel," ujar Kabid Ketahanan dan Sosbud Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kaltim Musa Ibrahim di Long Iram, Kamis.
Ia mengatakan hal itu ketika meninjau pembangunan dermaga yang sudah tuntas, tetapi untuk plengsengan (jembatan titian penghubung) baru selesai setengah atau bagian darat, sedangkan bagian bawah baru tahap lanjutan.
Musa menyarankan untuk melanjutkan plengsengan bagian bawah tidak perlu diteruskan seperti rencana awal, tetapi pola plengsengan sedikit diubah menjadi terapung dengan memanfaatkan kayu gelondong yang ada sebagai pelampung.
Menurut ia, sistem ini akan memudahkan orang, kendaraan roda dua, dan barang untuk turun maupun naik ke dermaga, karena dari sambungan plengsengan bagian darat langsung terhubung ke dermaga apung, sehingga ketika sungai dalam keadaan pasang maupun surat, plengsengan tetap mengikuti dan selalu bisa digunakan.
"Plengsengan sambungan harus dibuat model seperti ini supaya dermaga apung tetap bisa digunakan meskipun sungai dalam kondisi pasang atau surat, asalkan pasang surutnya tidak terlalu ekstrem," ujarnya.
Ia menambahkan keberadaan dermaga ini sangat strategis untuk pengembangan kawasan ekonomi bagi warga setempat, karena di kawasan itu terdapat enam desa yang berdekatan dan ada yang dipisahkan oleh Sungai Mahakam, sementara dermaga yang menjadi infrastruktur pendukung hubungan sosial dan ekonomi belum tersedia.
"Pembangunan dermaga ini memang sederhana karena Pemprov Kaltim hanya mampu menganggarkan Rp270 juta, itu pun dipotong pajak. Meskipun sederhana, tapi manfaatnya sangat luar biasa dalam meningkatkan hubungan sosial dan menumbuhkan perekonomian warga," katanya.
Untuk itu, ia menyarankan kepada pemerintah kabupaten, dalam upaya mengembangkan kawasan ekonomi tidak harus membangun fasilitas mewah dengan biaya mahal, tetapi yang perlu diperhatikan adalah kondisi riil yang dibutuhkan masyarakat dan harus merupakan usulan dari warga.
"Untuk memperoleh gambaran riil mengenai kebutuhan apa yang harus dibangun di kawasan tersebut, maka polanya harus dari bawah ke atas, yakni masyarakat diminta menggelar musyawarah untuk menentukan beberapa prioritas rencana pembangunan fasilitas yang dibutuhkan," ucap Musa. (*)
