Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Ibrahim mengatakan luas lahan tanaman padi di Kabupaten Paser untuk musim tanam 2015/2016 melebihi target yang ditetapkan.
"Luas tanam padi di Kabupaten paser pada musim tanam Oktober 2015 hingga Maret 2016 ditargetkan seluas 7.683 hektare, sedangkan lahan yang terealisasi mencapai 8.000 hektare," kata Ibrahim saat menghadiri panen padi perdana di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Senin.
Acara panen padi perdana tersebut dihadiri Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi, Ketua DPRD Baharuddin, Dandim O9O4/TNG Letkol Rimoko Ardani, serta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Paser Hadir Rasyid.
Pada 2015 lalu, lanjut Ibrahim, target lahan penanaman padi di Kaltim mencapai 70.591 hektare, namun hanya terealisasi 74 persen atau sekitar 52.284 hektare.
"Untuk mendukung pertanian di wilayah Kaltim diperlukan sumber aliran air ke setiap sawah-sawah," tambahnya.
Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara, tambah Ibrahim, telah menandatangani perjanjian untuk membuat pipanisasi yang airnya diambil dari Sungai Telake di Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser.
"Bupati Paser dan Penajam Paser Utara telah menandatangani kesepakatan untuk memanfaatkan sungai Telake sebagai sumber air untuk kedua daerah tersebut," katanya.
"Dalam waktu dekat sudah dilakukan kegiatan pipanisasi yang akan dialirkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi wilayah Sebakung Jaya dan Sebakung Makmur hingga ke Babulu," tutur Ibrahim.
Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi menambahkan pemkab telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit, karena saat ini banyak lahan pertanian yang telah berubah fungsi.
"Jika itu dibiarkan, lahan pertanian akan berkurang. Kebijakan penghentian alih fungsi lahan tersebut harus dilakukan dan tidak boleh lagi ada ahli fungsi lahan," tegas Yusriansyah.
Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, lanjut Bupati, Pemerintah Kabupaten Paser harus mengupayakan swasembada beras sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah pusat. (*)
