Samarinda (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur menetapkan program pemeliharaan jalan raya sebagai fokus utama kinerja tahun 2026 guna menjamin kelancaran konektivitas antarwilayah, yang kini sudah mencapai kemantapan 83 persen.
"Prioritas utama kami untuk tahun 2026 dengan pagu APBD yang tersedia adalah memaksimalkan pelayanan jalan serta pemeliharaan rutin agar kondisi infrastruktur tidak banyak yang rusak," kata Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda di Samarinda, Selasa.
Ia memaparkan bahwa dari kisaran total pagu anggaran sekitar Rp850 miliar yang tersedia, sebanyak Rp600 miliar dialokasikan secara khusus untuk penanganan fisik jalan.
Alokasi anggaran tersebut sebagian besar diarahkan untuk menuntaskan konektivitas jalan penghubung strategis, seperti ruas Sotek menuju Bongan dan jalur Kutai Timur ke arah Berau.
Pihaknya menilai bahwa pemantapan akses di kedua jalur tersebut sangat krusial karena menjadi urat nadi pergerakan barang dan jasa antarkabupaten di Benua Etam.
Terkait kondisi infrastruktur saat ini, Nanda mengungkapkan bahwa tingkat kemantapan jalan provinsi di Kalimantan Timur telah mencapai angka 83 persen.
Baca juga: Dinas PUPR Kaltim prioritaskan pemeliharaan jalan dukung konektivitas 2026
Capaian persentase kemantapan jalan tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui skema pemeliharaan berkala agar mobilitas masyarakat tidak terganggu oleh kerusakan badan jalan.
Fokus anggaran pada perbaikan jalan ini dinilai lebih mendesak mengingat tingginya intensitas lalu lintas logistik yang melintasi jalur-jalur utama provinsi.
Selain berkonsentrasi pada infrastruktur jalan, Dinas PUPR Kaltim juga tetap mengalokasikan anggaran untuk program pengendalian banjir di beberapa titik rawan.
Kendati demikian, Nanda mengakui bahwa porsi anggaran untuk pengendalian banjir pada tahun depan tidak terlalu besar dibandingkan dengan alokasi kebinamargaan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan seefisien mungkin untuk program yang memberikan dampak langsung bagi kenyamanan publik.
"Upaya masif dalam menjaga kualitas jalan ini diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin pesat seiring kehadiran Ibu Kota Nusantara," demikian Nanda.
Baca juga: Kaltim susun peta jalan antisipasi masalah kependudukan
