Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur berkomitmen menerapkan manajemen talenta bagi 17.553 ASN dengan sistem merit, yakni berfokus pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja pegawai secara adil.
Hal ini sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo, yaitu Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia emas 2045, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Untuk itu kami berharap dukungan dan arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka peningkatan kualitas Implementasi manajemen talenta dengan sistem merit ini," kata Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Sabtu.
Untuk memperoleh dukungan tersebut, ia bersama Sekda Kukar Sunggono dan sejumlah pejabat terkait di Kukar, pada Kamis (4/12), telah menyampaikan komitmen tersebut di hadapan Wakil Ketua BKN Haryomo Dwi Putranto dan pejabat berwenang di BKN, di Jakarta.
Aulia menjelaskan tentang kondisi ASN di Kukar, yakni dengan jumlah penduduk 813.926 jiwa, jumlah ASN baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 17.553 orang atau memiliki rasio 2,16 persen.
Ia juga menyebut bahwa luas wilayah Kukar mencapai 27.263,1 km2 dengan kondisi geografis variatif berbukit, banyak sungai, dan lainnya, kemudian terdapat 59 organisasi perangkat daerah (OPD), rasio belanja pegawai 2025 tercatat 24 persen, jumlah pegawai pensiun 2025 sebanyak 600 orang.
Untuk kondisi talenta Kukar, lanjutnya, Eselon II Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) sebanyak 26 orang, masih lowong 17 orang sehingga total ada 43 orang, dan yang mengikuti asesmen tercatat 88,46 persen.
Esselon III Administrator sebanyak 201 orang, masih lowong 33 orang, total 234 orang, dan yang mengikuti asesmen sudah 97,51 persen, Esselon IV Pengawas sebanyak 459 orang, lowong 162 orang, total 621 orang, dan yang mengikuti asesmen sudah 90,41 persen.
Sedangkan berdasarkan hasil pemetaan dari aplikasi Manajemen Talenta Jabatan Pimpinan Tinggi Esselon II a dan II b, jumlah JPTP terdiri dari definitif 26 orang dan yang masih lowong 17 orang.
“Sedangkan sebagai tindak lanjut ke depan, untuk proses pengisian kekosongan jabatan masih dalam proses uji kompetensi dan evaluasi kinerja,” kata Aulia.
