Kutai Timur (ANTARA) - Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur menuntaskan administrasi kependudukan (adminduk) ratusan pekerja perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan Kutai Timur dan Berau.
"Sebanyak 627 pekerja di PT Bina Karya Nuansa Sejahtera (PT BKNS) dan keluarganya mendapatkan layanan adminduk, mulai pembuatan dari KTP elektronik hingga akta kelahiran," Kepala Disdukcapil Kaltim, Kasmawati, di Kutai Timur, Rabu.
Menurut Kasmawati program yang bersinergi dengan Disdukcapil Kutai Timur dan Berau ini bukan hanya sekadar mencetak dokumen, tetapi juga upaya konkret pemerintah untuk memastikan seluruh warga negara memiliki akses ke hak-hak dasar.
"Program jemput bola Ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah untuk melayani masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pelosok dan area perbatasan yang sulit dijangkau," ujarnya.
Namun, di balik keberhasilan tersebut, terungkap beberapa tantangan yang seringkali dihadapi oleh pekerja migran, khususnya terkait akta kelahiran.
Ia mengungkapkan, sebagian besar pekerja berasal dari luar Kaltim, seperti Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini menimbulkan kendala karena akta kelahiran anak harus diurus di daerah asal orang tua.
"Solusi yang ditawarkan, yaitu pindah domisili, memerlukan proses yang tidak sederhana dan pemahaman mendalam dari para pekerja," jelasnya.
Temuan krusial lainnya, adalah banyaknya pekerja yang hanya menikah secara siri. Tanpa surat nikah resmi, penerbitan akta kelahiran anak menjadi terhambat.
Hal ini, kata dia, menggarisbawahi masalah sosial yang lebih besar terkait kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak sipil bagi keluarga pekerja.
Ia menegaskan bahwa dokumen kependudukan yang lengkap adalah kunci untuk mengakses layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan program ini, anak-anak pekerja sawit memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan akses ke fasilitas dasar.
Keterlibatan perusahaan, dalam hal ini PT BKNS, menjadi sangat penting. Adanya PIC perusahaan yang akan mengawal proses tindak lanjut bagi pekerja yang absen menunjukkan kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta.
Diharapkan, sinergi ini tidak berhenti di perbatasan Kutai Timur-Berau saja. Program serupa perlu diimplementasikan di seluruh wilayah Kaltim, terutama di daerah-daerah terpencil, agar setiap warga, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya sebagai warga negara.
Program jemput bola ini menunjukkan bahwa pelayanan adminduk dapat menjangkau populasi yang paling rentan.
Namun, untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks seperti status perkawinan, diperlukan edukasi berkelanjutan dan dukungan lebih dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan agama, agar kesadaran akan pentingnya pencatatan sipil yang sah dapat meningkat.
