Ansor Kaltim Tolak DPRD Berkantor di Hotel

Samarinda (ANTARA Kaltim) – Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Kalimantan Timur, M.Fajri Alfarobi menolak  dan tidak sependapat dengan rencana anggota DPRD Kota Samarinda berkantor di sebuah hotel bintang lima di Samarinda.

“Jika mereka jadi  berkantor  di hotel,  sama saja menciderai hati masyarakat yang mereka wakili, tentunya tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan,” katanya di Samarinda, Selasa (14/4).

Ia mengatakan tidak tepat jika anggota DPRD Samarinda berkantor di hotel, sementara kondisi masyarat saat ini unstabilitas, baik ekonomi, pendidikan maupun kesehatan, lebih baik anggaran itu digunakan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, masih banyak gedung-gedung  milik pemerintah yang dapat digunakan oleh anggota DPRD Samarinda  berkantor, contohnya seperti gedung Graha Pemuda milik KNPI Kaltim, GOR Segiri Samarinda, GOR Madya Sempaja yang terkoneksi  dengan hotel atlet. Jika menggunakan gedung milik pemerintah tentu akan menghemat anggaran.

“Berdasarkan  rumor  yang  saya  dapat untuk berkantor di hotel membutuhkan biaya sekitar Rp80 miliar dalam satu tahun,” katanya.

Alfarobi menyadari dengan rusaknya gedung dewan tentunya akan menghambat kinerja kedewanan, namun tidak serta merta mendorong wakil rakyat mencari tempat yang nyaman untuk berkantor. Tapi, carilah tempat yang layak  yang tidak mencederai hati rakyat.

Dia yakin kontraktor yang membangun gedung  bagian belakang DPRD Samarinda akan mempercepat pekerjannya, apalagi perusahaan milik BUMN.  Diprediksi  akhir  Desember tahun 2015  sudah selesai, jadi anggota DPRD Samarinda  hanya berkantor di luar paling sekitar delapan bulan saja.

Menanggapi jika menggunakan gedung pemerintah dengan kondisi terbatas dan tidak representatif untuk digunakan  rapat dengar pendapat dan sidang paripurna. Alfarobi mengatakan untuk rapat-rapat penting bisa menggunakan  ruang-ruang  terbatas. Hal itu justru akan lebih elegan dimata masyarakat.

 Alfarobi berharap Pemerintah Kota Samarinda  harus tegas  untuk  tidak  menyetujui anggota DPRD Samarinda berkantor di hotel. Dikhawatirkan jika persoalan ini dibawa ke ranah politik dengan momen menjelang Pilkada.

Ia juga mengingatkan salah satu calon   yang mengikuti pemilihan kepala daerah  adalah  calon petahan (incumbent) yakni Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang. Jangan sampai langsung menyetujui  keinginan DPRD Samarinda perlu dipertimbangkan.

“Mungkin saja ada kekhawatir  dari  calon incumbent tidak mendapat dukungan  atau perahu dari beberapa partai politik. Apalagi saat  masih berlangsung para calon Wali Kota  dan Wakil Wali Kota  Samarinda melamar pada partai politik,” tegasnya.

Sekadar diketahui kondisi gedung DPRD Kota Samarinda di jalan Basuki Rahmat mengalami kerusakan, sejumlah bagian dinding gedung mengalami keretakan akibat aktivitas pembangunan gedung  bagian belakang DPRD yang rencananya berlantai tiga.(*)