Samarinda (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menilai kinerja optimal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berhasil menurunkan harga kebutuhan pokok di provinsi tersebut terbukti sepanjang Agustus 2025 daerah itu mengalami deflasi atau penurunan harga minus 0,40 persen.
"Kinerja pengendalian inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Agustus menunjukkan hasil baik dengan deflasi bulanan dan inflasi tahunan yang terjaga dalam sasaran nasional dengan indeks harga konsumen (IHK) mengalami deflasi minus 0,40 persen (month-to-month/mtm)," kata Kepala BI Kaltim Budi Widihartanto di Samarinda, Selasa.
Sedangkan jika dilihat secara tahunan dan tahun kalender, maka IHK Provinsi Kaltim tercatat masing-masing sebesar 1,79 persen (year-on-year/yoy) dan 1,51 persen (year-to-date/ytd).
Capaian itu menempatkan inflasi Kaltim berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5 ± 1 persen dan lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang sebesar 2,31 persen (yoy), mencerminkan stabilitas harga di Kaltim yang semakin terjaga.
Budi yang juga Wakil Ketua I TPID Kaltim itu mengatakan deflasi terjadi berkat langkah pengendalian inflasi yang terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh TPID Kaltim bersama TPID kabupaten/kota.
Sedangkan dalam menjaga keterjangkauan harga khususnya beras yang sempat menjadi komoditas penyumbang inflasi, TPID bersama Bulog meningkatkan realisasi distribusi beras SPHP ke seluruh wilayah.
Selain itu, TPID juga secara masif menggelar pasar murah untuk komoditas pangan bergejolak seperti cabai rawit, cabai merah, dan sayuran, sehingga mampu mendorong terjadinya deflasi, di samping kontribusi penurunan biaya transportasi udara.
Untuk memastikan ketersediaan pasokan, TPID Kaltim terus mendorong peningkatan produksi pertanian sekaligus peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai program.
Salah satunya melalui pengembangan pada sistem Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama (Mandau), sebagai upaya preventif untuk memantau pergerakan harga dan stok komoditas strategis secara lebih cepat.
"Untuk mendukung kelancaran distribusi akibat dampak serius kemarau di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), TPID Kaltim langsung menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai respons darurat terhadap bencana kekeringan bagi masyarakat Mahulu," ujar dia.
Sebagai penguatan komunikasi efektif, koordinasi antar-TPID se-Kaltim, lanjut Budi, dilakukan pertemuan teknis maupun antar-pimpinan mulai provinsi hingga kabupaten/kota, untuk mengambil langkah konkret upaya pengendalian inflasi.
"Ke depan, TPID Provinsi Kaltim terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif)," katanya.
