Penanganan banjir di Balikpapan capai lebih dari 50 persen

Bila dihitung persentasenya, penanganan sudah lebih dari 50 persen

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terus berupaya menuntaskan persoalan banjir pada sejumlah titik rawan di kota minyak tersebut.

“Bila dihitung persentasenya, penanganan sudah lebih dari 50 persen," kata Kabid SDA dan Drainase DPU Balikpapan, Jen Supriyanto, Selasa (26/8).

Ia memaparkan, dari total 81 titik banjir yang teridentifikasi, sebanyak 64 titik sudah tertangani, sementara 17 titik sisanya masih dalam proses penanganan bertahap.

Menurut Jen, dua daerah aliran sungai (DAS) menjadi perhatian utama karena berpengaruh besar terhadap banjir kota, yaitu DAS Ampal atau Kelandasan Besar dan DAS Kelandasan Kecil.

Wilayah terdampak DAS Landasan Kecil meliputi kawasan Antasari, Gunung Sari, dan sekitarnya.

Sedangkan DAS Landasan Besar meliputi Das Ampal belakang Pasar Segar, Zurich, hingga Balikpapan Super Block (BSB).

Menurutnya, kendala utama percepatan penanganan banjir, lanjutnya, adalah keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembebasan lahan.

Rencana pembangunan saluran bawah jalan misalnya, harus menghadapi kendala utilitas seperti jaringan gas dan pipa PDAM.

“Oleh sebab itu, anggarannya sudah direncanakan Rp140 miliar pada 2019, namun belum bisa tuntas sekaligus,” jelasnya.

Untuk penanganan DAS Ampal, terdapat beberapa opsi, yakni pembangunan rumah pompa, pelebaran saluran, dan pembangunan bendali.

Namun, pelebaran saluran dan pembangunan bendali membutuhkan pembebasan lahan, sehingga alternatif tercepat adalah rumah pompa.

Saat ini progres penanganan DAS Ampal masih berupa pengerukan lahan dengan capaian sekitar 40 persen atau 4 hektare dari total 10 hektare.

Dari total lahan di belakang Pasar Segar itu, sudah berhasil dibebaskan sekitar 9,4 hektare dengan anggaran Rp100 miliar.

“Perencanaan pembangunan fisik Bendali Ampal Hulu berada di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS). Pemkot hanya menyiapkan lahannya,” jelas Jen.

Untuk sementara, Pemkot mengalokasikan Rp6 miliar dari dana BTT untuk pengerukan lahan melalui program karya bakti TNI pada akhir Agustus.

"Harapannya, pembangunan fisik bendali bisa didanai APBN atau bantuan Pemprov," ujarnya.

Selain Bendali Ampal Hulu, Pemkot juga telah merevitalisasi sejumlah bendali yang menjadi kewenangan kota sejak 2024. Beberapa lainnya masih menjadi kewenangan BWS, yakni Bendali 1, 2, 3, dan 4.

Ia menerangkan, bendali 5 berada di bawah kewenangan Pemkot, sementara Bendali 6 atau Embung Aji Raden masih dalam tahap pembebasan lahan sekitar 70 hektare.

“Bendali 1 dan 2 ada di Regency, bendali 3 dan 4 di BJBJ. Yang menjadi kewenangan kita adalah Bendali Wonorejo dan bendali kecil di kawasan perumahan,” tambahnya.

Selain itu, tahun ini DPU juga mengerjakan revitalisasi Bendali Gang Kantil yang menjadi outlet DAS Ampal, termasuk outlet dari Boulevard menuju Bendali Gang Kantil.

Tak hanya itu, DPU juga tengah melakukan pelebaran saluran di sisi kiri Jalan Beler hingga ke kawasan Balikpapan Baru.

Ada pula pembangunan saluran di kawasan Inhutani dengan pagu Rp10 miliar sepanjang 200 meter di depan Kantor Disdukcapil, yang akan dilanjutkan secara bertahap.

Sementara penanganan lain meliputi perbaikan saluran di Jalan Sultan Hasanuddin, pekerjaan saluran di Atorik senilai Rp5 miliar, serta revitalisasi saluran di Jalan Yos Sudarso (area Pelabuhan) dan Jalan Sudirman (kantor pos hingga laut).

“Di Jalan Sudirman kita buat saluran sodetan di tengah jalan, termasuk di sekitar RS Bhayangkara. Kami terus berupaya agar setiap pekerjaan berjalan optimal sehingga target bebas banjir bisa tercapai secara bertahap,” katanya. (Adv).